SKK Migas & Pengamat Dorong Penggunaan Barang dan Jasa Lokal

11200
Pertamina Ditawari ESDM Kelola Proyek IDD

indoPetroNews- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada medio 2017 telah menerbitkan Pedoman Tata Kerja Nomor 007 Buku Kedua Revisi 04 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PTK 007 Revisi 04).

Peraturan ini mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) dan subkontraktornya untuk menggunakan barang dan jasa dalam negeri yang tercantum dalam Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri (APDN) yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Daftar Inventarisasi Barang dan Jasa Produksi dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, serta Approved Manufacturer List (AML) yang ditetapkan SKK Migas.

Kendati demikian, terbitnya regulasi baru, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2018, pada 10 Januari 2018 yang merupakan perubahan ketiga dari Permendag Nomor 82 Tahun 2016, telah menimbulkan kecemasan baru. Mengapa?

Kebijakan tersebut diduga untuk  menyokong pemburu rente daripada kepentingan rakyat. Akibat kebijakan tersebut ratusan pelaku industri baja turunan yang telah menyerap puluhan ribu tenaga kerja terancam gulung tikar.

“Tentu tidak salah apabila publik menilai bahwa kebijakan  Menteri diduga tujuannya terkesan untuk menghidupkan peran pelaku importir atau pemburu rente dari pada membesarkan industri dalam negeri,” kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman pada sejumlah media, Senin (29/1/2018) di Jakarta.

Kebijakan selama ini berdasarkan Permendag Nomor 82 Tahun 2016 telah berjalan baik dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri dalam negeri. Terbitnya regulasi baru,  berlandaskan Permendag Nomor 22 Tahun 2018, lanjut Yusri, telah menimbulkan kecemasan baru. “Industri baja dan turunannya seperti pipa minyak dan gas bumi (migas) serta pengguna kawat baja yang memproduksi baut, mur, paku, wire mesh, baja pra tekan dan lainnya terancam  dibanjiri serangan produk impor,” ungkap Yusri.

Padahal pertimbangan teknis dari  Kementerian Perindustrian selama ini, imbuhnya, telah menghadang upaya pihak pemburu rente melakukan impor berlebihan sehingga pertimbangan teknis  seharusnya menjadi syarat utama apakah boleh atau tidaknya impor bahan baku. Sebab Kementerian Perindustrian adalah institusi yang sangat menguasai data antara kebutuhan dan suplai produk industri baja turunan dalam negeri.

Dia juga menegaskan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan lebih mencerminkan ketidakberpihakan terhadap industri dalam negeri. “Contohnya, rekomendasi anti dumping terhadap Steel Wire Rod (SWR) yang dikeluarkan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) belum lama ini,  dimana SWR merupakan bahan baku utama untuk berbagai macam produk turunan kawat baja. Tentu hal ini akan melemahkan daya saing industri turunan kawat baja. Bila bea masuk anti dumping SWR positif diterapkan dan Permendag 22 Tahun 2018 berjalan, maka hal ini berpotensi besar merugikan produsen produk-produk turunan kawat baja,” katanya.

Yusri mengungkapkan, mulanya ada penghapusan pasal 4 dari isi Permendag Nomor 82 Tahun 2016, yaitu untuk memperoleh persetujuan impor sebagaimana dimaksud ayat 3 dan ayat 1, bahwa perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang mengharuskan melampirkan  “Pertimbangan Teknis oleh Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk”. “Ternyata point Pertimbangan teknis dari Menteri Perindustrian itulah yang dihilangkan pada pasal 4 Permendag Nomor 22 Tahun 2018,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Yusri, seharusnya Presiden segera turun tangan untuk meninjau dan mengoreksi  kebijakan yang sudah terlanjur dikeluarkan oleh Menteri perdagangan. “Ini demi untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri agar bisa tumbuh sehat dan berdaya saing untuk ikut berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tandasnya.

Sementara di lain pihak, SKK Migas justru mendorong penggunaan material baja, pipa, dan fasilitas fabrikasi dalam negeri pada kegiatan industri hulu migas.

Kepala Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, SKK Migas, Erwin Suryadi mengatakan, pihaknya telah mempertemukan, produsen pipa dan baja pabrikan dalam negeri, dengan penggunanya yang terdiri atas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), perusahaan galangan kapal, pabrikator, Kontraktor Engineering Procurement and Construction (EPC), dan Kontraktor Front-End Engineering Design (FEED) di kegiatan hulu migas. “Harapannya dengan interaksi ini akan tercipta sinergi dan keterbukaan antar-pelaku usaha,” katanya.

Dia menambahkan, SKK Migas pun telah melakukan perjanjian penandatanganan nota kesepahaman dengan industri produsen baja The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA). Untuk mendukung penggunaan baja, pipa dan fasilitas pabrikasi dalam negeri. “Sinergi yang mengusung konsep aliansi strategis ini dituangkan lebih lanjut dalam bentuk Nota Kesepahaman antara SKK Migas dan IISIA,” tutur Erwin. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*