eSPeKaPe Desak PN Jakpus Bebaskan Mantan Presdir Dana Pensiunan Pertamina  

38200
eSPeKaPe Surati Presiden, Usulkan Iwan Dirut Pertamina
Foto: istimewa

indoPetroNews- Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jl Bungur Besar Raya Kav. 24-28  Gunung Sahari Selatan. Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (29/1/2018), dijadwalkan akan dibacakan putusan oleh Majelis Hakim atas perkara dugaan tindak pidana korupsi yang diperbuat oleh mantan Presiden Direktur Dana Pensiunan Pertamina (DPP) Muhammad Helmi Kamal Lubis, yang dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama tujuh tahun.

Para pensiunan Pertamina yang berjumlah sekitar 56 ribu orang yang di bulan September 2015 merasa adanya kenaikan uang manfaat pensiun (MP) rata-rata sebear Rp. 300 ribu yang merupakan hasil perjuangan Helmi Lubis selaku Presdir DPP ketika itu.

Bahkan komunitas pensiunan Pertamina yang berhimpun dalam Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), Organiasi Pensiunan Pertamina Perjuangan (OP3) dan Forum Komunikasi Pensiunan Pertamina Bersatu (FKPPB), justru sebaliknya meminta berdasarkan keadilan dan kemanusiaan untuk Helmi Lubis dibebaskan.

Dalam rilisnya (28/1/2018), Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat meminta Helmi Lubis dibebaskan karena memang berdasarkan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Tuntutan JPU yang sangat kejam itu dakwaannya tidak benar, tidak tepat, tidak cermat dan kabur. Sebab itu diharapkan kebijakan Majelis Hakim untuk memutuskan kasus Pak Helmi Lubis dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan sisi kemanusiaan, karena Pak Helmi Lubis telah memperjuangkan adanya kenaikkan uang manfaat pensiun yang berlangsung sejak bulan September 2015 sampai saat ini. Yang bagi kami bisa merasakan hidup layak bagi kemanusiaan,” kata Binsar Effendi tegas.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidsus) Arminsyah menyatakan dengan percepatan audit dari BPK, pihaknya akan mempercepat penanganan perkara tersebut dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Dalam perkara itu, Penyidik JAM Pidsus telah menetapkan Helmi Lubis sebagai tersangka, dan telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung berdasarkan sprindik Dirdik Jampidsus nomor Print-02/F.2/Fd.1/01/2017.

Penyidik JAM Pidsus yang mendakwa Helmi Lubis melakukan transaksi pembelian saham menggunakan duit pengelolaan DPP yang menabrak aturan internal Pertamina, kemudian menuntut Helmi Lubis dengan ancaman pidana Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tipikor). Dan yang pada hari Senin (29/1), Majelis Hakim atas perkara terdakwa Helmi Lubis diagendakan akan membacakan ketetapan keputusannya.

Kasus ini bermula dari penempatan keungan DPP dalam bentuk investasi saham Elsa, saham Kren, saham Sugih dan saham Myrx senilai Rp. 1,3 triliun yang diduga tanpa melalui prosedur yang berlaku. Selain itu, saham yang dibeli tidak termasuk dalam unggulan (blue chip) dan berisiko. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*