Diregulasi Ketenagalistrikan Buat Iklim Investasi Bergairah

24200
Konsumsi Listrik Lebaran Jawa-Bali Diprediksi Mencapai 16.000 MW
Foto : dumaisatu.com

indoPetroNews- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong agar para investor tertarik masuk dalam bisnis kelistrikan dan Energi Baru Terbarukan (EBT). Apa saja strategi pemerintah agar bisa menarik investor?

Menurut Wakil Menteri (Wamen) ESDM, Arcandra Tahar, pemerintah telah mengeluarkan berbagai langkah. Diantaranya adalah deregulasi. “Adanya deregulasi telah mencatatkan hasil positif bagi sektor ketenagalistrikan. Selain memikat para investor listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT), deregulasi juga berdampak pada peningkatan rasio elektrifikasi,” kata Arcandra kepada para awak media, Senin (29/1/2018) di Kementerian ESDM, Jakarta. Deregulasi itu berdampak pada kemudahan berbisnis karena memangkas bisnis proses.

Dia menyatakan, upaya deregulasi ketenagalistrikan juga menambah gairah iklim investasi di sektor ketenagalistrikan. Hal ini ditunjukkan dengan telah ditandatanganinya 70 kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) sepanjang 2017.

“Tahun lalu (meningkat) empat kali lipat. Ini bukannya akibat deregulasi? PPA-nya lebih simple, sehingga kita introduce up to 1.200 MW EBTKE yang tandatangan PPA last year. Saya pikir itu akibat deregulasi,” ungkap Arcandra.

Tak hanya itu, Arcandra meyakini penataan ulang peraturan juga telah memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk mencapai target rasio elektrifikasi. Pada tahun lalu, pemerintah berhasil melampui rasio elektrifikasi sebesar 95,35% dari patokan target sebesar 92,75%.

“Selain memangkas bisnis proses, deregulasi itu harus mempercepat usaha-usaha untuk mencapai target pemerintah dalam menggenjot rasio elektrifikasi. Ini impact-nya ke sana. Kemarin di DPR di appriciate,” tandasnya.

Sebelumnya, di Direktor Jenderal Ketenagalistrikan, telah dilakukan pencabutan 10 Permen ESDM, 1 Keputusan Menteri ESDM menjadi Permen ESDM Nomor 2 tahun 2018 tentang pemberlakuan wajib SNI di bidang ketenagalistrikan. Ke depan, kata Dirjen Ketenagalistrikan, Andy F. Sommeng, pihaknya akan melakukan pemangkasan regulasi lagi atas beberapa hal lain seperti budaya keselamatan dan akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan.

“Penyederhanaan regulasi ini untuk mendukung pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi XV dan instruksi Presiden untuk melakukan penyederhanaan regulasi,” kata Andy.
(Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*