Gugatan PT AKT Dikabulkan, Hakim PTUN Jakarta Diadukan ke KY dan MA

16500
Gugatan PT AKT Dikabulkan, Hakim PTUN Jakarta Diadukan ke KY dan MA
Foto: inilah.com

indoPetroNews- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam menangani kasus gugatan PT AKT (Asmin Koalindo Tuhup) terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di PTUN  menuai kekecewaan publik. Mengapa?

Selain diduga ada campur tangan elit partai politik penguasa, juga karena Majelis Hakim yang diketuai oleh Roni Erry Saputra, SH, M.H. dan beranggotakan Oenoen Pratiwi, SH, MH dan Tri Cahaya Indra Permana, SH, MH dan Panitra Pengganti Sri Hartanto, SH., SH, M Kn diduga sengaja meloloskan dan mengabulkan permohonan yang diajukan penggugat (PT AKT) dan memerintahkan tergugat, Menteri ESDM, untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 3174 K/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang pengakhiran PKP2B  (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu tetap memproses rekomendasi dan perizinan terkait operasional pertambangan PT AKT, selama pemeriksaan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.

“Menunda berlakunya SK diperbolehkan, namun yang tidak boleh adalah kalimat “dan tetap memerintahkan Kementerian ESDM tetap memproses rekomendasi dan perizinan terkait operasional pertambangan PT AKT, selama pemeriksaan dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap,” ini jelas melanggar prinsip hukum, hakimnya layak diadukan kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung,” kata Ketua Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman pada sejumlah media, Jumat (26/1/2018) di Jakarta.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center Of Energy And Recources Indonesia (CERI) Yusri Usman menyesalkan sikap majelis hakim PTUN Jakarta atas putusan provisinya. “Putusan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keberatan dan  kerugian dari penggugat saja tetapi sedikitpun tidak mempertimbangkan potensi kerugian negara jauh lebih besar dan luas yang dikemukakan tim hukum tergugat dari Kementerian ESDM,” kata Yusri.

Padahal, lanjut Yusri, seharusnya Majelis Hakim lebih jeli membedah rekam jejak penggugat yang telah diuraikan sebagai dasar pertimbangan Menteri ESDM menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3714 K/30/ MEM /2017 yaitu pelanggaran pasal 30 angka 1 dan pasal 25 dari PKP2B yang mengatur perjanjian tidak dapat diserahterimakan atau dialihkan termasuk pembiayaan secara keseluruhan atau sebahagian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri ESDM. “Pelanggaran yang dilakukan penggugat adalah menanda tangani perjanjian- perjanjian sebagai penjamin atas fasilitas perbankan dari Standard Chartered Bank kepada PT Borneo Lumbung Energy & Metal  Tbk, selaku pemegang saham PT AKT dibawah pimpinan Samin Tan,” kata Yusri. Bahkan, dari informasi berbagai media yang beredar, nilai PKPU mencapai Rp 25 Triliun.

Meskipun dalam putusan PKPU  perjanjian penjaminan  dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum tetapi bukan berarti fakta  penggugat telah menjaminkan itu menjadi tidak ada. Justru telah membuktikan penjaminan melanggar isi PKP2B. Karena  bertentangan dengan peraturan dan PKP2B maka dinyatakan dalam putusan PKPU sebagai tidak sah.

“Aneh jika Majelis Hakim PTUN tidak mengetahui bahwa yang dilarang adalah menjaminkan bukan akibat hukum penjaminan yang melanggar PKP2B itu,” kata Yusri.

Yusri sependapat dengan Bonyamin Saiman dari MAKI untuk bersama sama melaporkan sikap Majelis Hakim PTUN Jakarta yang terkesan telah berpihak (partial) ke Komisi Yudisial dan Makamah Agung (MA), dengan harapan Makamah Agung memerintahkan Ketua PTUN Jakarta merombak Majelis Hakim tersebut. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*