Biodiesel Sawit Dilarang, Apkasindo Dorong Pemerintah RI Boikot Produk Eropa

10100
HIP BBN April 2018 Naik
Foto: konfrontasi.com

indoPetroNews- Program B-20 (Biodiesel 20%) yang telah dilakukan Indonesia dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. “Sebanyak 2,7 juta kilo liter telah dihasilkan dari biodiesel sawit. Sebanyak 4,49 juta ton CO2,” kata Kepala Sekretaris Komisi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO), R. Aziz Hidayat, dalam satu diskusi, Jumat (26/1/2018) di Jakarta. Nilai tambah industri hilir melalui biodiesel kelapa sawit sebesar 4,4 Triliun.

Menurut Aziz, sawit juga dapat menghemat devisa dan ketergantungan pada Bahan Bakar Minyak (BBM) berbasis fosil. Jumlahnya Rp 14,83 Triliun. Lebih jauh Aziz menyatakan bahwa sawit juga menjadi salah satu bahan alternatif energi baru terbarukan (EBT).

Sementara itu, Asmar Arsjad, Sekretaris Jenderal  Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendorong pemerintah untuk melakukan langkah nyata. “Pemerintah bisa tidak mengekspor CPO dan turunannya ke Eropa. Kita juga dorong pemerintah untuk
memboikot barang-barang Eropa,” kata Asmar.

Diketahui, para politisi Uni Eropa mengesahkan rancangan proposal energi yang menghapus penggunaan biodiesel dari kelapa sawit, Rabu (17/1/2018).

Seluruh politisi Uni Eropa mendukung “Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources” dalam pemungutan suara di kantor Parlemen Eropa, Strasbourg, Prancis, Rabu (17/1/2018).

Proposal energi tersebut mengatur bahwa energi terbarukan akan digunakan sedikitnya 35 persen dari keseluruhan penggunaan energi Eropa pada 2030. Termasuk ketentuan bahan bakar dari energi terbarukan, yang membatasi bahan bakar dari makanan dan tanaman yang dituding menyebabkan penggundulan hutan dan kenaikan harga pangan, yaitu kelapa sawit. Larangan tersebut dikecam Indonesia.

Kontan saja larangan tersebut dikecam Indonesia. Lewat rilis sebelum pemungutan suara, Jumat (12/1/2018) pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brussels, Belgia.

Indonesia berpandangan bahwa usulan Komite Lingkungan Hidup (ENVI) Parlemen Eropa tersebut bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas dan adil dan menjurus kepada terjadinya diskriminasi “crop apartheid” terhadap produk sawit di Eropa.

“Indonesia telah mengadvokasi pentingnya kelapa sawit sebagai salah satu elemen utama dari kepentingan nasional Indonesia, terutama karena menyangkut kesejahteraan 17 juta warga Indonesia, termasuk petani kecil, yang bergantung secara langsung maupun tidak langsung dari industri kelapa sawit,” demikian Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brussels lewat rilisnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*