Holding Migas Tidak Perlu Didahului Akuisisi Pertagas

31200
FSPPB Tolak Akuisisi Pertagas Oleh PGN
Foto : jitunews.com

indoPetroNews- Wakil Ketua Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso berpendapat, Holding Migas yang akan dibentuk, tidak perlu didahului proses akuisisi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terhadap PT Pertamina Gas (Pertagas). Pasalnya, ketika menjadi Holding Migas maka secara otomatis Pertagas akan menyatu dengan PGN.

“Saat ini tidak perlu akuisisi, biarkan dulu masing-masing. Pada waktu holding, Pertagas otomatis akan berada di bawah PGN. Dia menjadi entitas bisnis yang sama, supaya tidak terjadi lagi dualisme,” kata Bowo pada sejumlah media, Jumat (19/1/2018) di Jakarta.

Menurut Bowo, Holding Migas memang harus dibentuk terlebih dahulu, dimana Pertamina menjadi induk holding. Barulah setelah itu akan terjadi konsolidasi, untuk memperjelas mana yang menjadi bagian dari bisnis minyak dan gas.

Kondisi keuangan dan kinerja PGN yang memburuk, menurut Bowo, harusnya juga menjadi pertimbangan rencana akusisi. Pasalnya, pada saat bersamaan, Pertagas justru memiliki kinerja dan keuangan yang jauh lebih sehat. “Karena kondisinya seperti sekarang, tentu tidak memungkinkan. Kalau PGN dipaksakan harus mengakuisisi Pertagas justru dipertanyakan,” lanjut Bowo.

Untuk itulah, imbuh Bowo, sambil menunggu selesainya proses holding, yang bisa dilakukan adalah membiarkan PGN dan Pertagas berkonsentrasi dengan bisnisnya. Untuk menghindari persinggungan di lapangan, Kementerian BUMN bisa melakukan koordinasi dan mendudukkan Dirut masing-masing perusahaan tersebut pada satu meja.

Sebagai gambaran memburuknya kinerja PGN, hingga September 2017, laba bersih perusahaan tersebut anjlok 59,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara di lantai bursa, saham PGN juga terjun bebas sampai 37,94%. Dibandingkan awal tahun sebesar Rp2.820 per saham, pada penutupan 2017, saham PGN ditutup pada posisi Rp1.750 per saham.

Penolakan akuisisi PGN terhadap Pertagas juga disuarakan kalangan industri. Menurut Ketua Asosiasi Perusahaan Pemakai Gas Indonesia (Apigas) Sumut, Johan Brien, Sumatera Utara adalah contoh daerah yang menjadi “korban” kebijakan PGN. Akibatnya, hingga saat ini harga gas di wilayah tersebut adalah tertinggi di Indonesia, bahkan dunia. “Untuk itu kami sangat tidak setuju akuisisi PGN terhadap Pertagas. Akusisi terhadap Pertagas akan membuat kami semakin terpuruk,” kata Johan.

Menurut Johan, akuisisi terhadap Pertagas akan memunculkan monopoli oleh PGN. Padahal sudah terbukti, selama ini banyak kebijakan PGN yang justru membuat harga gas di Sumut tetap tinggi. Tidak hanya penentuan toll fee yang dianggap tidak fair, namun juga penentuan harga jual gas, yang “hanya” ditentukan oleh Direksi PGN, padahal seharusnya harga mengacu pada ketentuan Menteri.

“Jadi mereka bisa sesukanya menaikkan harga. Begitu pula untuk toll fee yang tidak pernah turun malah terus naik. Padahal umur pipa PGN telah di atas 30-40 tahun dan sudah lama full depreciated. Belum lagi, penentuan harga pasang baru dan tambahan kuota harga gas yang menjadi USD10.28/MMBTU yang tidak ada payung hukumnya,” kata Johan.

Begitupun, Apigas setuju terkait rencana Holding Migas. Hanya saja, Holding Migas harus bisa menjamin ketersediaan pasokan gas dan pemanfaatan infrastruktur yang lebih efisien sehingga harga gas bisa lebih murah di Sumut. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*