Publik Tuntut Segera Sidangkan Kasus Korupsi Kondensat 35 T BP Migas

54300
Aksi Penyelundupan Minyak Hancurkan Struktur Negara Libya
Foto : inilah.com

Segera Sidangkan Kasus Korupsi  Kondensat 35 T BP Migas

Adanya informasi resmi dari otoritas Singapura, Kementerian Luar Negeri, diunggah di akun Facebook pada Sabtu (13/1/2018)  (https://m.viva.co.id/amp/berita/nasional/996525-singapura-bantah-polri-soal-buronan-honggo-wendratno?__twitter_impression=true) tentang keberadaan Honggo Wedratmo sebagai tersangka kasus korupsi kondesat yang ternyata tidak berada di Singapora telah membuka kesan Mabes Polri gagal memantau keberadaan tersangka. Padahal informasi Mabes Polri selama ini pada publik; Honggo sedang menjalani perawatan kesehatannya di Singapura. Hal ini bisa dianggap antiklimaks dari upaya Mabes Polri membongkar kasus  fantastis di sektor minyak dan gas bumi (migas).

Mulanya publik  memberikan apresiasi  luar biasa kepada kinerja Budi Waseso sebagai Kabareskrim pada Mei 2015 karena berhasil mengungkap skandal mega korupsi ini yang lama mengendap di KPK.

Kabar keberadaan Honggo di Singapura itulah yang menjadi penyebab beberapa kali tertundanya pelimpahan berkas perkara yang sudah dinyatakan P 21 dari Mabes Polri ke Kejaksaan Agung. Seharusnya pada 8 Januari 2018 telah tuntas, setelah tertunda 2,5 tahun.

“Saya menyesalkan tertundanya pelimpahan berkas kasus korupsi kondensat di BP Migas dengan nilai kerugian Rp 35 Triliun dari Mabes Polri kepada Kejagung setelah berkas perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 3 Januari 2017,” kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman kepada wartawan, Senin (15/1/2018) di Jakarta.

Karena itu, aneh kalau Mabes Polri menunda pelimpahan berkas perkara karena menunggu kehadiran Honggo Wedratmo padahal berkas perkaranya dipisah dengan Raden Priyono dan Djoko Harsono.

“Seharusnya segera saja Mabes Polri menyerahkan berkas perkara dengan tersangka yang sudah ada. Ketidakhadiran Honggo Wederatmo jangan dijadikan alasan untuk menunda penyerahannya,” katanya. Berkas Honggo Wederatmo bisa juga disidangkan dengan “in absentia ” yang akan jadi pertimbangan majelis hakim memberatkan  hukuman maksimal.

Hal ini, lanjut Yusri, agar publik tidak mencurigai ada dugaan mengaburkan masalah kasus korupsi tersebut.  “Sebaiknya Mabes Polri segera saja menyerahkan berkas kasus korupsi dengan tersangka yang ada agar segera disidangkan. Mudah- mudahan dari fakta persidangan akan terungkap calon tersangka baru karena nilai kerugian negara sangat fantastis, 10 kali lebih besar dari kasus E KTP,” paparnya.

Sebagai catatan,  kasus korupsi kondensat ini berawal dari persetujuan untuk memberikan kondensat jatah bagian negara kepada kilang TPPI tanpa melalui proses tender sebagaimana ditentukan oleh surat keputusan Kepala BP Migas nomor : KPTE – 20 / BP00000/2003- SO tertanggal 15 April 2003 tentang “Tata Cara Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara Melalui Lelang Terbatas, yang menurut Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan saat itu berdasarkan hasil rapat pada tanggal 21 Mei 2008 yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah upaya penyelamatan TPPI yang kondisi keuangannya sangat buruk. Kebijakan tersebut mensyaratkan bahwa hasil olahan kondensat oleh TPPI untuk menyuplai kebutuhan minyak Premium Ron 88 Pertamina sebagai bagian PSO (Public Service Obligation).

Namun dalam perjalanannya, ungkap Yusri, muncul syarat lain yang membuka pintu persoalan kondensat menjadi sengkarut. Bahkan menimbulkan kerugian negara hingga mencapai Rp 35 Triliun,, yaitu dibukanya opsi kepada TPPI, yang diperbolehkan menjual produk olahan kondensat ke pihak lainnya, termasuk ekspor apabila Pertamina tidak membeli sebagian atau seluruh produk kondensat dari kilang TPPI.

Oleh sebab itu, lanjut Yusri, menjadi tugas Majelis Hakim dan Penyidik dari fakta persidangan untuk mengungkap lebih luas kasus ini, termasuk irisannya terhadap alasan penolakan Pertamina membeli produk Premium kilang TPPI. “Dalam irisan waktunya di Pertamina di bawah Arie Soemarno,  muncul kasus import minyak haram “Zatapi” oleh perusahaan, yang diduga milik Moch Reza Khalid, dan import minyak “Sarir Libya” berdasarkan temuan dari hasil audit BPKRI saat itu,” ujar Yusri.

Adapun hal lainnya adalah dibentuknya Pansus BBM oleh DPR Komisi VII di bawah koordinator Dahlan Nizar atas kerugian yang dialami Pertamina akibat kelebihan pasokan import BBM sehingga harus menyewa beberapa tangker untuk menampung kelebihan pasokan  serta adanya dugaan pembayaran konsultan yang dianggap berlebihan pada awal Pembetukan ISC Pertamina pada 28 September 2008 oleh Arie Soemarno. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*