Dirut BUMD Benuo Taka Surati Presiden Soal Blok Eastkal

27500
Dirut BUMD Benuo Taka Surati Presiden Soal Blok Eastkal
Foto : kalanthana.com

indoPetroNews- Perjuangan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui pola B to B di luar Participating Interest (PI) 10% ingin mengelola Blok East Kalimantan (Eastkal) adalah hal yang wajar mengingat sudah lebih 40 tahun PPU hanya menjadi penonton atas Sumber Daya Alam (SDA) nya yang dieksploitasi pihak asing.

PPU melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Benuo Taka memiliki hak yang sama sebagai petani penggarap melanjutkan operasi Blok Eastkal yang secara teknis, financial dan human capital sudah tidak ada masalah. Termasuk semangat untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan produksi jika memang BUMD yang ditetapkan sebagai operator shipnya.

“Seharusnya blok pada phase slot declining ini lebih tepat diberikan ke BUMD sama persis saat Blok Wailawi (ex Vico) diserahkan 100% ke BUMD Benuo Taka yang sampai sekarang masih tetap berproduksi,” kata Wahdiat Alghazali  Direktur Utama (Dirut) BUMD Benuo Taka dalam keterangannya pada sejumlah media, Selasa (9/1/2018) di Jakarta. Pihak Bupati PPU juga sudah mengirimkan permohonan Joint Study ke Menteri ESDM, tetapi sampai sekarang belum dijawab.

“Seharusnya sebagai Menteri menghargai surat dari kepala daerah sebagai bagian dari komitmen hubungan/koordinasi pusat dan daerah,” tegas Wahdiat.

Wahdiat meyakini jika Menteri ESDM menyetujui permohonan Joint Study dengan menunjuk UPN didampingi BUMD Benuo Taka, maka pihaknya pun siap untuk mengelola Blok Eastkal. Apalagi Pertamina HP tidak berminat untuk mengelola Blok yang berakhir pada 24 Oktober 2018 ini. Blok Eastkal juga rencananya akan dilakukan unitisasi dengan Blok Attaka.

“Kesiapan kami salah satunya sudah membuat HoA dengan Bumi Siap Pusako dan merekrut beberapa ekspertis Migas yang siap berada di belakang BUMD,” ungkapnya.

Dia juga menyatakan bahwa pihak Komisi VII DPR juga sudah menyetujui jika BUMD yang mengelola Blok Eastkal yang dibuktikan dengan dukungan saat Bupati PPU beserta seluruh stakeholder  melakukan hearing dengan Komisi VII DPR RI.

“Menteri ESDM seharusnya melihat kegigihan minat daerah mengelola Blok Eastkal pasca Chevron mundur ini hendaknya disikapi sebagai langkah maju yang harus diapresiasi mengingat BUMD juga sebenarnya mampu tetapi hanya tidak pernah diberi kesempatan saja,” tandasnya.

Isu rawan gejolak sosial akan timbul jika usaha daerah tidak direspon oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Hal ini, lanjut Wahdiat, mengingat Kaltim khususnya PPU, sudah kehilangan fiskal daerah secara signifikan akibat anjloknya DBH Migas yang diterima daerah penghasil migas dalam 3 tahun terakhir ini.

“Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin pro aktif meyakinkan Menteri ESDM agar Blok Eastkal dapat kami kelola. Kami siap dengan berbagai requirement yang diperlukan mengingat kami juga berstatus PSC,” ujar Wahdiat.

Pihaknya, imbuh Wahdiat, juga akan menyarankan kepada Bupati untuk bersurat kepada Presiden mengingat Menteri ESDM tidak menghargai komunikasi yang sudah dilakukan Bupati PPU. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*