ICP Naik, Investasi Eksplorasi Hulu Migas Masih Kecil

13800
Tim harga minyak KESDM : Harga ICP April Naik
buzznigeria.com

ICP Naik, Investasi Eksplorasi Hulu Migas Masih Kecil

indoPetroNews- Sejak pertengahan 2017, Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) mulai merangkak naik dari US$48/ barel hingga US$60/ barel. Hal ini menguntungkan bagi negara untuk memperbesar Penerimaan Negara dari Hulu Migas yang mencapai 108 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), atau US$13,1 miliar.

Kabar baiknya adalah ini tercapai walaupun lifting minyak 2017 sebesar 803,8 ribu barel per hari (98,6 persen dari target  APBN-P 2017) dan 1.140 ribu barel ekuivalen minyak per hari (99,2 persen dari target APBN-P 2017). “Mudah-mudahan kenaikan harga ini memberi dampak positif bagi industri hulu migas,” kata Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Sukandar, pada sejumlah media, pekan lalu di Jakarta.

Rupanya harapan SKK Migas masih butuh usaha ekstra agar dapat diwujudkan terkait investasi hulu migas, khususnya eksplorasi. Di 2017, tercatat investasi eksplorasi migas negara baru mencapai US$180 juta, jauh dari target rencana program dan anggaran (WP&B) 2017 yang mencapai US$870 juta.

Ini membuktikan bahwa daya tarik investasi eksplorasi dalam negeri sangat minim. Perizinan yang menumpuk, kurangnya data pendukung, hingga besarnya biaya operasi menjadi bahan pertimbangan investor untuk memutuskan berinvestasi melakukan eksplorasi di sini.

Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, Didik S. Setyadi, dalam acara “Laporan Kemajuan Arahan Wakil Menteri ESDM terkait Pemenuhan Kewajiban Komitmen Pasti di Wilayah Kerja Eksplorasi 2017” Desember lalu, menyampaikan selama ini perizinan di hulu migas jauh dari kata efisien.

“Banyak Kontraktor KKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) mengeluhkan yang mengulur waktu itu bukan saat urus izin, tapi malah rekomendasi dan persetujuan,” kata Didik.

Menurunnya produksi migas sejak 2014 akibat turunnya harga minyak global menjadi momen pemerintah untuk mengampanyekan eksplorasi besar-besaran. Akan tetapi kampanye ini seolah terlambat dengan fakta bahwa data lapangan baru masih sangat minim.

Selama ini sebagian besar Wilayah Kerja Migas Indonesia masih berada di sekitar Indonesia wilayah barat dan zona laut dangkal. Sayangnya setelah 100 tahun lebih memproduksi migas, pemerintah seperti lupa melakukan eksplorasi di wilayah timur dan laut dalam, sehingga penemuan cadangan baru migas berskala besar pun masih jarang ditemukan. Sedangkan jika dilakukan eksplorasi, tentu akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Padahal Kontraktor KKS sudah diharuskan oleh pemerintah untuk melakukan efisiensi di setiap kegiatannya.

Mungkin 2018 bisa menjadi permulaan yang baik, harga ICP yang sudah naik di level US$60,90/barel seharusnya dapat mendorong hampir seluruh kegiatan hulu migas. Karena sejatinya, tatkala harga minyak naik maka tingkat kepercayaan investor bahwa investasinya akan cepat kembali meningkat. Namun rupanya ini masih belum berlaku pada investasi eksplorasi.

Dalam kesempatan Media Briefing SKK Migas di Jakarta pekan lalu, Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, menyampaikan target investasi eksplorasi migas di 2018 adalah US$810 juta, lebih rendah dibandingkan target tahun lalu yang mencapai US$870 juta. Hal ini tentu membingungkan bagi publik. Kok, harga minyak naik, investasi makin turun?

“Untuk eksplorasi di WK Eksplorasi kecil karena dari total 119 WK akan diterminasi sekitar 31 WK. Mereka ini yang dianggap tidak bisa memenuhi kewajiban komitmen pastinya, karena kebanyakan adalah kontraktor yang dhuafa,” kata Amien. Selain masalah perizinan dan internal, banyak kontraktor yang secara finansial sudah tidak bisa melanjutkan eksplorasi.

Sedangkan eksplorasi di WK Eksploitasi, lanjut Amien, cenderung menurun di 2018 karena beberapa akan memasuki terminasi. “Mendekati terminasi, biasanya kontraktor eksisting cenderung enggan menambah investasinya karena dianggap tidak menguntungkan,” ujarnya.

Untuk itu SKK Migas merekomendasikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar penunjukkan operator baru yang akan mengambil lapangan terminasi dapat ditentukan beberapa tahun sebelum terminasi. Tujuannya adalah agar menghilangkan kekhawatiran operator eksisting untuk terus berinvestasi di WK tanpa takut uangnya tidak akan kembali. Usulan ini kemudian disambut baik oleh Menteri ESDM.

Dijelaskan oleh Deputi Perencanaan SKK Migas, Jaffee Arizon Suardin, melalui Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) terkait Investasi yang akan dikeluarkan awal 2018 akan diberikan dua skema solusi untuk lapangan terminasi. Pertama, operator eksisting dapat membelanjakan dahulu di WK, lalu cost akan diganti oleh operator berikutnya dalam bentuk cost recovery.

Sedangkan skema kedua, operator selanjutnya diwajibkan membayar undercover cost dari investasi operator eksisting. Jika dari 10 tahun production profile sumur yang baru diinvestasikan, operator eksisting hanya menjalankan 5 tahun karena terminasi, maka di 5 tahun sisanya operator baru harus membayarkan sisa cost. Sumber dananya dapat diambil dari hasil produksi 5 tahun selanjutnya setelah operator baru mulai beroperasi. “Jadi tidak ada beban bagi pihak manapun,” kata Jaffee.

Jaffee pun menambahkan, selain kemudahan fiskal dan perizinan SKK Migas telah merencanakan pengeboran 39 delineation well sebagai sumur eksplorasi tambahan dan penambahan 3.150 km lintasan seismic 2D, serta 3.011 km2 lintasan seismic 3D  di WK eksplotasi di 2018. Sehingga diharapkan akan mempermudah eksplorasi bagia operator eksisting maupun operator baru dari lapangan terminasi dengan menambah informasi geologi dan geofisika di titik baru sekitar WK eksploitasi.

Dengan langkah-langkah ini diharapkan investasi eksplorasi migas dapat meningkat di 2018. Sehingga cadangan migas dalam negeri pun dapat terpenuhi dengan Rasio Pengembalian Cadangan (RRR) bisa mencapai 100 persen. (Gadih)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*