Revisi Permen Gross Split Bakal Atur Pajak Tidak Langsung

12800
ESDM Minta OJK Biayai 46 Proyek EBT yang Mangkrak
katadata.co.id

indoPetroNews- Sebagai tindak lanjut penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split, Kementerian ESDM tengah menyusun revisi Permen ESDM tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Di aturan yang baru ini, ditambahkan pasal mengenai pajak-pajak tidak langsung Kontraktor yang diubah atau diperhitungkan menjadi tambahan split.

“Permen itu nanti akan mengatur bagaimana nanti kalau Kontraktor mengeluarkan pajak-pajak tidak langsung, maka akan diganti oleh split,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Susyanto, Jumat (5/1/2018)
di Gedung Migas,  Jakarta. Aturan ini merupakan perubahan kedua Permen 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split di mana akan ditambahkan satu pasal yang mengatur pajak-pajak tidak langsung kontraktor yang diubah atau diperhitungkan menjadi tambahan split. “Satu pasal saja. Kalau tidak salah, disisipkan di pasal 7 Permen 08 Tahun 2017,” jelas Susyanto.

Susyanto memperkirakan pada pertengahan Januari 2018 ini, revisi aturan ini sudah selesai dilakukan. ‘Draft-nya sudah ada. Sebetulnya tinggal lapor, (kalau) Pak Wamen oke, (tinggal) tanda tangan Menteri ESDM. Itu saja,” tambahnya.

Sebagai catatan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 27 Desember 2017 telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2017 Tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*