Benarkah Mafia Bermain dalam Proses Alih Kelola Blok Mahakam?

51400
Benarkah Mafia Bermain dalam Proses Alihkelola Blok Mahakam?
Foto : tribunnews.com

indoPetro – Mengawali 2018, direksi Pertamina menerima serah terima pengelolaan Blok Mahakam setelah dikelola 50 tahun oleh perusahaan Total E&P Indonesie asal Prancis di Kota Balikpapan pada 1 Januari 2018. Beberapa media menyebut,  perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Perancis itu menangis  luar biasa.

Sebenarnya proses terminasi kontrak blok migas bukanlah hal baru. Karena ia merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 dan  Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 15 Tahun 2015. Sebelumnya telah terjadi pula proses alih kelola oleh Pertamina, yaitu Blok Coastal Plain Pekanbaru (CPP) 2002  dan Blok Siak 2013 dari  Chevron Riau serta Blok NSO dan Blok B dari ExxonMobil Aceh, 2015.

“Mereka lupa melihat sikap Pertamina zaman old yang awalnya akan menguasai 100% saham di Blok Mahakam, tapi akhirnya hanyalah  angin sorga bagi rakyat Indonesia. Padahal Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) telah memberikan hak  100% sahamnya kepada Pertamina pada tahun 2015. Tapi oleh  Elia Masa Manik, Dirut Pertamina, dengan mekanisme “b to b”  merubah kebijakan share down saham Pertamina dari 30%  akhirnya menjadi 39%  itulah Pertamina  zaman now,” kata Direktur Eksekurif CERI, Yusri Usman dalam keterangannya pada wartawan, Selasa (2/1/2018) di Jakarta. Kebijakan Pertamina zaman now ini pantas dicurigai publik karena diduga ada unsur kepentingan politik 2019.

Menurut Yusri, model pengelolaan energi seperti ini dalam perspektif ketahanan energi nasional tidak akan  ditemukan di berbagai negara lain, kecuali Pertamina zaman now.

Langkah tersebut, lanjut Yusri, tentu didasari pemikiran terjadinya krisis energi di Tanah Air. “Volume impor minyak jauh lebih besar dari volume minyak yang dihasilkan oleh Pertamina. Ditambah lagi minyak dan gas bagian negara di Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS). Asal tahu saja, Pertamina untuk memenuhi kebutuhan kilangnya sendiri lebih mudah dan murah membeli minyak mentah dari negara di Timur Tengah dan Afrika Barat daripada membeli minyak milik bagian perusahaan asing Kontraktor KKS dari hasil diperut bumi kita,” paparnya.

Dia menyatakan, tidak sedikit alasan yang dikemukakan oleh Pertamina untuk membungkus seolah-olah kebijakannya benar dan masuk akal. Padahal kebijakan tersebut, lanjut Yusri, sebenarnya bertujuan untuk membagi risiko potensi kegagalan di satu sisi. Sementara di pihak lain, Pertamina juga membutuhkan banyak dana segar. Apalagi, pemerintah belakangan ini kerap menahan dana subsidi BBM yang sudah mencapai Rp 50 triliun dengan alasan perlu verifikasi dulu, seperti dikemukan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pun alasan yang dikemukakan  pemerintah, Pertamina harus bisa menjamin produksinya tidak turun dan biaya per unitnya bisa lebih efisien serta kemampuan keuangan Pertamina dalam mengambil alih 8 blok migas yang akan diterminasi. Tentu berbeda dengan sikap Total Indonesia, yang  ingin tetap menguasai dan menjadi operator di Blok Mahakam.

“Ada 8 blok migas lain yang akan terminasi pada 2018 dan 2019. Tentu ada kepentingan berbeda. Bahkan bisa menjadi peluang bagi mafia sebagai pemburu rente, sehingga  Pertamina zaman now di bawah kendali Elia Masa Manik lebih tidak berani daripada Pertamina “Zaman old” yang berani mengambil alih Blok West Madura Offshore dari Kodeco pada 2011 dari produksi 13.700 B0PD meningkat jadi 20.000 BOPD dan Blok Offshore North West Jawa dari British Petroleum pada 2009 dari produksi awal 24.100  BOPD meningkat 40.000 BOPD dalam kurun 4 tahun setelah diambil  Pertamina zaman old,” katanya. Faktanya kedua blok migas tersebut berhasil ditingkatkan produksinya jauh lebih besar dari operator sebelumnya.

Lebih jauh Yusri memaparkan, Pertamina menyatakan tidak ekonomis mengelola Blok  East Kalimantan dan Blok Attaka yang terletak  berdampingan dengan Blok Mahakam akibat adanya kewajiban  ASR (Abadonment Site  Restoration) atau biaya pemulihan lapangan paska berhentinya produksi. Padahal biaya ini sudah termasuk dalam tanggung jawab operator lama dengan skema Cost Recovery. 

“Pertamina malah tertarik akan mengelola Blok Sonatrach di Aljazair produksinya hanya 20.000 sd 30.000 BOPD. Produksinya tidak jauh beda dengan Blok East Kalimantan dan Blok Attaka di Kalimantan. Sikap tersebut dianggap prestasi. Sebaliknya perusahaan Petrochina dan Petronas malah memburu Blok East Kalimantan dan Blok Attaka dengan skema Gross Split. “Jadi tidak salah, jika publik menduga ada tangan mafia bekerja dalam menentukan kebijakan direksi Pertamina,” tandas Yusri. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*