KESDM Pangkas Izin untuk  Dongkrak Investasi Energi

34900
ESDM Minta OJK Biayai 46 Proyek EBT yang Mangkrak
katadata.co.id

indoPetroNews- Sepanjang 2017 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) telah menyederhakan berbagai perizinan di sektor ESDM, meliputi minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batubara (minerba), ketenagalistrikan serta energi, baru, terbarukan dan konservasi energi (EBTKE).

Untuk kali pertama, KESDM hanya memiliki 15 perizinan dengan rincian 6 izin migas, 6 izin minerba, dan 3 izin EBTKE. Sementara untuk subsektor ketenagalistrikan, Kementerian ESDM hanya mengeluarkan 3 sertifikasi dan 2 rekomendasi. Semua perizinan tersebut makin dipermudah melalui penerapan sistem daring (online).

Sebelumnya, 63 perizinan yang ditangani oleh Kementerian ESDM telah dilimpahkan kepada Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM). Pengalihan perizinan tersebut mencakup layanan 3 jam perizinan ESDM (ESDM3J), yakni Izin Usaha Sementara yang di dalamnya terdapat Penyediaan Tenaga Listrik, Penyimpanan Minyak Bumi, Penyimpanan Hasil Olahan/CNG, Penyimpanan LPG, Pengolahan Minyak Bumi, Pengolahan Gas Bumi, Niaga Umum Minyak Bumi/BBM, dan Niaga Umum Hasil Olahan.

Di subsektor migas, Menteri Jonan telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 29/2017 tentang Perizinan Pada Usaha Minyak dan Gas Bumi. Permen ini diharapkan menata perizinan migas menjadi lebih sederhana, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Dalam Permen ESDM tersebut, Kementerian ESDM hanya tinggal mengurusi 6 perizinan dan 4 non perizinan. 2 di hulu migas, yaitu Izin Survei dan Izin Pemanfaatan Data Migas serta 4 di hilir migas, yaitu Usaha Pengolahan Migas; Izin Usaha Penyimpanan Migas; Izin Usaha Pengangkutan Migas; dan Izin Usaha Niaga Migas.

Menurut Agung Pribadi Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja sama (KLIK) KESDM, agar aktivitas industri hulu migas lebih produktif, Kementerian ESDM juga bersinergi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dan Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP INSW) mengembangkan sistem integrasi informasi terkait pemberian fasilitas fiskal atas impor barang operasi keperluan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) untuk kegiatan usaha hulu migas. Impor barang untuk kegiatan operasi hulu migas telah dipangkas dari semula 42 hari menjadi 24 hari.

“Yang tak kalah pentingnya adalah pemerintah menerapkan pengurusan perizinan migas secara online. Adanya sistem ini mampu mempercepat proses pengurusan izin yang semula 40 hari menjadi 10 hingga 15 hari. Bahkan dengan sistem online, jangka waktu pengurusan izin bisa rampung menjadi sekitar 5 hari,” kata Agung dalam keterangannya Selasa (26/12/2017).

Kementerian ESDM juga telah meluncurkan dua aplikasi daring, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) elektronik atau e-PNBP dan pemantauan produksi. Aplikasi tersebut akan mempercepat proses izin-izin paling lama dua minggu atau 14 hari kerja dengan catatan seluruh persyaratan lengkap.

Pada subsektor EBTKE, setelah sebagian besar perizinan telah dilimpahkan ke BKPM, kini hanya 3 perizinan dan 7 jenis non perizinan yang masih ditangani Ditjen EBTKE meliputi:

Perizinan:
1. Izin Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Pencantuman Label Tanda Hemat Energi untuk Piranti Pengkondisi Udara (AC);
2. Izin Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi pada Lampu Swaballast; dan
3. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel).

Non Perizinan
1. Penerbitan sertifikat kelayakan penggunaan peralatan panas bumi;
2. Penerbitan sertifikat kelayakan penggunaan instalasi panas bumi;
3. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing;
4. Rekomendasi izin menggunakan tenaga kerja asing;
5. Rekomendasi rencana impor barang panas bumi;
6. SKT Jasa penunjang konservasi energi (ESCO); serta
7. Rekomendasi ekspor dan impor Bahan Bakar Nabati (BBN).

Capaian proses perizinan di sektor ESDM mampu mendongkrak minat para investor menanamkan modalnya di Indonesia. Bahkan, kepercayaan para investor ini mendapat apresiasi dari Bank Dunia (World Bank) dengan menempatkan Indonesia ke peringkat 72 di tahun 2018 dalam Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB) di Indonesia.

Peringkat tersebut merupakan keberhasilan tersendiri setelah pada tahun 2017 hanya menempati posisi ke-91 atau naik 19 peringkat. Untuk diketahui, kesepatakan perizinan atau (Dealing with Construction Permits) merupakan satu indikator utama atas penilaian tersebut. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*