Industri Hulu Migas 2018 Berada dalam Ketidakpastian?

26900
Industri Hulu Migas 2018 Berada dalam Ketidakpastian?
istimewa

indoPetroNews- Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menghadapi tahun ketidakpastian pada 2018. Pasalnya, tahun tersebut adalah tahun politik. Padahal industri migas yang padat modal dan high risk ini membutuhkan kepastian.

“Salah satu indikator dari ketidakpastian itu adalah adanya regulasi Gross Split yang belum tuntas. Debat itu akan berlanjut pada 2018,” kata Metta Dharmasaputra, Direktur Eksekutif Katadata, pada acara FGD Hulu Migas dalam Sorotan Media “Refleksi 2017 dan Outlook 2018” di Hotel Dharmawangsa, Jakarta  (27/12/2017).

Indikator ketidakpastian lainnya adalah kontrak-kontrak blok migas yang akan berakhir. “Blok Mahakam yang pada 31 Desember 2017 beralih dari Total-Inpex ke Pertamina,” kata Metta.

Aspek ketidakpastiannya, lanjut Metta, adalah upaya penyederhanaan perizinan yang belum tuntas. Oleh karena itu, Metta berharap regulasi migas segera diberi kepastian agar tidak berubah menjadi ketidakpastian.

Sinyalemen Metta yang menyebut industri hulu migas berada dalam tahun ketidakpastian karena berada dalam tahun politik, diakui Deputi Pengendalian  Pengadaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto. Menurut Djoko, pihak SKK Migas oleh anggota legislatif didorong untuk mendorong perusahaan migas meningkatkan kegiatan CSR (corporate social responsibility). “Kegiatan CSR di daerah ditingkatkan,” kata Djoko. Begitupun PI (Participating Interest) 10% menjadi salah satu bahan untuk kepentingan politik.

Djoko juga menyebut, lembaganya menargetkan penerimaan negara dari sektor hulu migas mencapai US$10,91 miliar. Pada November 2017 telah mencapai US$11,33 miliar. Sedangkan target dari cost recovery adalah US$10,71 milar. Realisasinya di atas US$10 miliar.

Acara yang diinisiasi Center for Energy and Strategic Resource Indonesia (CESRI) juga menghadirkan Direktur Eksekutif Global Future Institute, Hendrajit. Dia menyebut carut-marut persoalan industri hulu migas berawal dari UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang telah disusun sejak 1997 di Washington DC. “Kita tahu siapa yang nyusun. Tapi media massa malah tidak menganggap hal tersebut tidak menarik,” kata Hendrajit.

Dalam acara tersebut juga dipaparkan Monitoring Media Industri Hulu Migas Periode Januari – Desember 2017oleh Ketua CESRI, Kusairi. Menurutnya dari 66 media (cetak, online dan televisi) yang dimonitoring CESRI, masih ada pemberitaan negatif perihal hulu migas sebesar lima persen. Di antaranya soal terhambatnya tiga proyek migas (Matindok, Jangkrik, dan Madura BD) terkait harga dan infrastruktur, kondisi Blok Kepodang dan turunnya lifting minyak RI karena hujan badai.

Sementara dari total 3.563 berita terkait migas yang dimonitor, terdapat tiga isu yang mendominasi, di antaranya adalah Gross Split, holding migas, dan pengelolaan Blok Mahakam. Terdapat berita dengan tone positif sebanyak 2.310 berita, negatif 127 berita, dan netral 1.126 berita. FGD yang berlangsung sejak pukul 13.00 hingga 16.00 WIB ini dipandu oleh Direktur Eksekutif CESRI, Dr. Prima MulyasariAgustini. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*