PWYP Dorong Reformasi Perizinan & Perbaikan Tata Kelola Pertambangan

15000
Ini Dia Penyebab Tambang Indonesia Dikuasai Investor Asing

indoPetroNews- Sektor Pertambangan – khususnya mineral dan batubara (Minerba) merupakan salah satu industri berbasis hutan dan lahan, yang ditempatkan sebagai sektor strategis penopang perekonomian nasional dan daerah. Pada 2016, sektor ini tercatat berkontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 27,21 triliun atau sekitar 10,4% dari keseluruhan realisasi PNBP yang mencapai Rp 261,9 triliun (LKPP 2016). Karena itu seharusnya sektor ini dikelola secara transparan, efisien, mandiri, andal, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Semangat tersebut juga diusung dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Perizinan merupakan salah satu rantai proses dari pemanfaatan dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang memiliki berbagai dimensi, baik dari sisi layanan, administrasi, tata ruang, serta kelayakan prasyarat sebuah perizinan diberikan (eligibilitas).

Selain berdampak ekonomi, perizinan juga membawa dampak secara sosial dan lingkungan – misalnya saja mengenai penggunaan ruang yang bersinggungan dengan hak- hak masyarakat, serta fungsi hutan dan lingkungan yang menjadi berkurang dengan adanya izin. Di sisi lain, izin pemanfaatan dan pengelolaan pertambangan yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara/daerah, kadangkala justru menimbulkan ketimpangan ekonomi dengan masyarakat sekitar karena rendahnya kepatuhan pembayaran pajak dan penerimaan ataupun adanya indikasi kebocoran, bahkan tidak jarang pejabat terjerat kasus korupsi dalam proses perizinan.

Koordinasi dan Supervisi Sektor Pertambangan Minerba yang dilakukan oleh KPK bersama Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah di 31 Provinsi Se-Indonesia menemukan pola umum permasalahan dalam tata kelola Minerba, diantaranya : masih adanya perizinan di wilayah hutan konservasi dan hutan lindung, tumpang tindih perizinan antar-komoditas, rendahnya kepatuhan pajak dan penerimaan negara, minimnya pengawasan produksi dan penjualan/perdagangan hasil tambang, maraknya pertambangan ilegal dan lemahnya pengawasan good mining practices, serta minimnya alokasi dana jaminan dan lemahnya pelaksanaan reklamasi dan pasca-tambang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam beberapa tahun terakhir hingga kini,
pemerintah tengah mengupayakan adanya perbaikan tata kelola dan reformasi sistem perizinan guna memberikan kepastian pengeloaan sektor Minerba yang lebih transparan, akuntabel, dan konsisten – dengan memperhatikan keseimbangan tatanan lingkungan dan sosial. Upaya perbaikan tersebut antara lain melalui program koordinasi dan supervisi KPK bersama Kementerian ESDM dan Pemda untuk melakukan penertiban izin baik secara administrasi dan kewilayahan, aspek finansial dan pengawasan produksi, maupun aspek sosial dan lingkungan. Korsup ini juga sejalan dengan instrumen penertiban Clean and Clear (CNC) yang diperkuat dengan Permen 43/2015 tentang penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Selain itu, pemerintah juga mencanangkan reformasi perizinan berupa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui pelimpahan sebagian proses perizinan dari Kementerian/Dinas ESDM ke BKPM di Pusat maupun di Daerah. Seiring dengan penerapan UU Pemda No.23/2014 yang mencabut kewenangan Kabupaten dalam pemberian Izin, sejumlah upaya penyederhanaan, penggabungan, serta pemangkasan (persyaratan-waktu-tahapan) proses layanan terus dilakukan. Pelayanan terpadu ini selain ditujukan untuk memberikan kemudahan berusaha (easy doing business) bagi pelaku ekonomi, juga dimaksudkan untuk lebih mengintegrasikan proses yang transparan, akuntabel, serta efektif dan efisien.

Sejumlah capaian positif telah dihasilkan dari inisiatif yang melibatkan kementerian/Lembaga (K/L), Pemda serta unsur partisipasi masyarakat selama ini, diantaranya, terdapat peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada sektor Minerba sebesar ± Rp 10 triliun di tahun 2014, dan ± Rp 21 triliun di Tahun 2017 dari penagihan dan set-off piutang PNBP Minerba; pencabutan/pengakhiran sekitar 2.500-an IUP di 31 provinsi; penyederhaan perizinan di Kementerian ESDM dari 218 menjadi 63 izin dan telah dilimpahkan ke BKPM; kewajiban pembayaran/penyetoran PNBP secara elektronik; pembentukan Direktorat Penerimaan Minerba terkait perbaikan administrasi PNBP; serta 9 perusahaan Kontrak Karya (KK) dan 22 perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) telah menandatangani naskah amandemen renegosiasi.

Untuk mendiskusikan lebih jauh mengenai upaya serta capaian perbaikan tata kelola dan reformasi perizinan yang telah dilakukan atas prakarsa berbagai pihak, serta merekomendasikan tindak lanjut untuk memperkokoh dan melanjutkan upaya reformasi yang tengah dilakukan, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menggelar diskusi kebijakan bertajuk “Reformasi Perizinan dan Perbaikan Tata kelola Pertambangan di Indonesia” serangkaian dengan Peluncuran Laporan: “Riset Assessment : PTSP dan Reformasi Sistem Perizinan Sektor Mineral dan Batubara” dan “Koordinasi dan Supervisi Sektor Mineral-Batubara : Temuan-Tindak Lanjut-Capaian”. Diskusi ini menghadirkan unsur pemerintah terkait dalam pengelolaan sektor minerba, baik dari KPK – Kementerian – Lembaga – Pemerintah Daerah – maupun unsur organisasi masyarakat sipil (NGO/CSO).

“Diskusi ini bertujuan untuk mendesiminasikan hasil riset assessment yang dilakukan oleh PWYP Indonesia di 5 daerah dan nasional, serta mendesiminasikan laporan hasil koordinasi dan supervisi sektor Minerba KPK bersama Kementerian ESDM – Pemda dan pemangku kepentingan,” kata Koordinator Publish What You Pay Indonesia Maryati Abdullah pada sejumlah media,.Jumat (8/12/2017) di Jakarta.

Diskusi tersebut, lanjut Maryati, juga bertujuan untuk membangun kesepahaman dan melakukan dialog kebijakan antar berbagai pemangku kepentingan, melihat sisi-sisi critical mana yang tidak jalan dari mekanisme dan kebijakan, sekaligus melihat titik critical mana yang perlu untuk diperbaiki, guna mendorong tata kelola Minerba yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Secara umum, ungkapnya, laporan Korsup KPK berisi temuan-temuan – tindak lanjut – capaian capaian pelaksanaan Korsup Minerba yang berlangsung sejak tahun 2014 hingga kini, disertai rekomendasi kebijakan untuk menyempurnakan proses dan sistem tata kelola pada 5 (lima) aspek utama : (1) penertiban IUP; (2) pengawasan kewajiban keuangan; (3) pengawasan produksi dan penjualan. (4) pelaksanaan peningkatan nilai tambah, serta (5) pengawasan kegiatan pengapalan/pengangkutan dan penjualan. Sedangkan laporan riset mengenai perizinan berisikan hasil assesment pelaksanaan perizinan PTSP di 5 (lima) provinsi – termasuk di tingkat pusat, terutama dari sisi prosedur/mekanisme – aspek layanan – transparanasi & akuntabilitas- serta partisipasi publik dan mekanisme penyampaian komplain – serta rekomendasi perbaikan sistem perizinan ke depan, agar lebih efektif dan konsisten. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*