KPK Diminta Pantau Dugaan Kongkalikong Rekomendasi Ekspor Mineral Mentah

58400
KPK Didesak Segera Supervisi Dugaan Korupsi Kondensat
Foto : sindonews.com

indoPetroNews- Ada beberapa perusahaan tambang IUP Operasi Produksi yang telah mendapat rekomendasi dan izin  ekspor mineral mentah (nikel kadar Ni < 1, 7 % dan “washed bauxite“)  hanya berdasarkan komitmen akan membangun smelter  bukan berdasarkan  sedang dan telah membangun smelter. Setelah 6 bulan menikmati fasilitas ekspor, ternyata perusahaan tersebut tidak kunjung merealisasikan pembangunan smelternya. Perusahaan apa saja yang belum bangun smelter?

“Sebut saja misalnya, PT Freeport Indonesia, PT  Ceria Nugraha Infotama, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Laman Mining dan PT Lobindo Nusa Persada dan lain lainya. Tindakan tersebut secara sah dan meyakinkan diduga telah melanggar UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009,” kata Yusri Usman kepada sejumlah media, Selasa (5/12/2017) di Jakarta.

Diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR pada 29 November 2017 Ditjen Minerba tidak bisa menjelaskan dasar aturan persyaratan penerbitan rekomendasi ekspor yang telah diberikan kepada beberapa perusahaan tersebut. Jawaban akan disusulkan pada Rabu (6/12/2017). “Artinya, Ditjen Minerba terkesan menutup sesuatu kepada DPR dalam proses penerbitan rekomendasi ekspor,” ungkap Yusri.

Fakta tersebut menunjukkan Ditjen Minerba tidak mempunyai konsep, dalam bentuk peraturan, sanksi atau denda berupa nilai rupiah terhadap perusahaan yang telah menikmati keuntungan besar dari ekspor mineral mentah yang telah merugikan negara akibat tidak merealisasi janjinya membangun smelter. Padahal sejak awal rekomendasi ini diterbitkan, pihaknya telah mengingatkan Dirjen Minerba Bambang Gatot dan Direktur Pengusahaan Mineral Bambang Susigit.

Yusri mempertanyakan dasar pertimbangan Ditjen Minerba memberikan alokasi kuota ekspor mineral mentah lebih besar kepada PT Ceria Nugraha Indotama, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Kalbar Bumi Perkasa, PT Laman Mining dan PT Lobindo Nusa Persada dan lainnya daripada kuota kepada PT Antam Tbk (BUMN). “Tidak ada sedikitpun  progres pembangunan  smelter oleh beberapa perusahaan swasta tersebut. Progresnya hanya sekitar 0% – 3%,” katanya. Padahal semua perusahaan tersebut membuat pernyataan di atas kop surat Ditjen Minerba.

Lebih jauh Yusri mempertanyakan beban biaya tim verifikator Ditjen Minerba untuk mengevaluasi semua persyaratan dan realisasinya. “Apa progres dari tim verifikator tersebut? Apakah hasil evaluasi oleh tim verifikator ini bebas dari potensi kongkalikong dengan pemilik IUP yang telah menikmati fasilitas ekspor?,” gugat Yusri. Hal ini mengingat Komisi VII DPR akan melakukan peninjauan ke lokasi yang akan dibangun smelter.

Dia juga mempertanyakan pihak-pihak yang memberi masukan kepada Kementerian Keuangan terkait tarif bea keluar mineral. “Awalnya sangat ketat soal smelter tapi kemudian jadi longgar syarat pembangunan smelternya. Bahkan Menteri Keuangan menerbitkan Permenkeu Nomor 13/ PMK .010/2017 tentang “Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Tarif Bea Keluar” yang merupakan perubahan dari Permenkeu nomor 153/ PMK.011/2014 yang mensyaratkan adanya jaminan kesungguhan dari perusahaan yang membangun smeter,” katanya. Disamping itu, ungkap Yusri, juga diharuskan menempatkan jaminan kesungguhan senilai 5% dari nilai smelter  (Pasal 4) dan Pasal 3 disebutkan setiap tahapan kemajuan pembangunan smelter diberi bobot terkait tarif bea keluar yang dikenakan.

Oleh karena itu, Yusri berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih serius memantau dugaan kongkalikong rekomendasi ekspor mineral mentah yang diduga merugikan negara dan menghambat hilirisasi industri mineral, seperti amanat UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009.

Sebagai catatan, merujuk kesimpulan hasil RDPU DPR RI Komisi VII pada 6 Desember 2016 dengan Dirjen Minerba dan  Dirut PT Freeport Indonesia (PT FI)  serta  PT Petrokimia Gresik yang ditandatangani oleh Bambang Gatot Aryono selaku Dirjen Minerba dan Syaikhul Islam Ali sebagai ketua rapat DPR Komisi VII. Hasil rapat, yaitu kepada Dirjen Minerba KESDM untuk tidak memberikan rekomendasi ekspor kepada PT FI setelah 12 Januari 2017.  Apabila PT FI tidak melaksanakan komitmen pembangunan dan pemurnian di dalam negeri sesuai bunyi Pasal 170 UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009,  maka ditunggu jawaban tertulisnya pada 14 Desember 2016. Artinya setiap izin eksport konsentrat dan mineral mentah adalah pelanggaran terhadap UU Minerba , kecuali ada revisi terhadap UU Minerba atau menerbitkan PERPU Minerba. Acuan rekomendasi ekspor mineral mentah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 adalah pelanggaran terhadap UU Minerba.

“Ternyata DPR Komisi VII tidak konsisten atas sikapnya terhadap ekspor  mineral mentah yang tetap berlangsung hingga  saat ini,” kata Yusri. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*