Tiga Hal Substansi Revisi UU Migas

6000
Tiga Hal Substansi Revisi UU Migas

indoPetroNews- Ada tiga persoalan pokok yang dimuat dalam draft produk revisi Undang-undang (UU) Minyak dan Gas Bumi  (Migas) Nomor 22 Tahun 2001. Apa saja tiga pokok tersebut?

Menurut Harry Poernomo, anggota Komisi 7 DPR, hal pertama adalah soal kedudukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). “Dibentuknya Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. BUK Migas ini membawahi semua BUMN yang bergerak di bidang migas,” kata Harry, dalam diskusi bertajuk Mendorong Kepastian Hukum Investasi Hulu Migas Indonesia pada Senin (4/12/2017) di Jakarta. Pertamina, PGN dan BPH Migas berada dibawah BUK Migas.

Sedangkan tugas SKK Migas tidak berubah sama sekali. “BUK Migas ini seperti Temasek di Singapura. Atau menjadi seperti Semen Indonesia dan Inalum,” tandasnya.
Diakui Harry, dibentuknya BUK Migas ini memang boros. “BUK Migas akan gemuk. Dan ini harus diatasi,” tegas politisi Gerindra ini.

Hal kedua dalam draf revisi UU Migas adalah soal pemegang saham BUK Migas. Pemegang sahamnya adalah Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. “Selama ini, pemegang saham Pertamina hanya Kementerian BUMN. Ini tidak sehat,” ujarnya. Menteri ESDM, lanjut Harry, boleh saja memiliki program terkait Pertamina. “Tapi pihak Kementerian BUMN merasa tidak berkepentingan, maka program tersebut tidak akan jalan,” ujarnya.

Poin ketiga dalam draf revisi UU Migas ini menyangkut koordinasi organisasi. “Menteri ESDM dan Menteri BUMN sulit berkoordinasi. Misalnya soal dispute untung-rugi Pertamina yang keluar ke publik. Hal ini tidak sehat,” ujarnya. Sejatinya, masalah ini dapat diselesaikan di internal saja.

Lebih jauh Harry mengemukakan bahwa draft revisi UU Migas masih berada di Baleg DPR. “Dan hasil ini masih akan diajukan ke pemerintah. Bisa saja nanti akan diperdebatkan lagi oleh pemerintah,” katanya.

Harry juga mengakui bahwa revisi UU Migas ini sangat alot untuk disahkan. “Penyebabnya adalah terlalu banyak kepentingan yang ikut. Sesama anggota fraksi dari satu partai saja sangat mungkin berbeda. Apalagi antar fraksi diantara partai politik,” katanya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*