Utang BUMN Energi Gede, Rakyat Dipaksa Bayar 

57200
Peringkat Utang Tiga BUMN Energi Dinaikkan
Foto : indeksberita.com

indoPetroNews- Salah satu strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur, yang dilakukan pemerintahan JKW-JK adalah keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sumber keuangan BUMN disuntik oleh APBN dan menginstruksikan BUMN mencari utang dan menjual aset aset BUMN. Saat ini utang-utang BUMN  energi cukup mengkhawatirkan.

Menurut peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng, utang PT PGN sudah sangat besar yakni mencapai US$2,852 miliar atau Rp. 38,511 triliun. “Nilai ini setara dengan Debt to equity 0.87% (PGN Equity US$ 3,279  miliar), dengan bunga utang 4.57 %,” kata Salamudin, mengutip laporan PGN Maret 2017. Sementara pengusaan swasta atas PGN telah mencapai 43% dari asset perusahaan senilai US$ 6,986 miliar. Penguasaan swasta dan asing terhadap PGN mencapai 43%. “Jika ditambah dengan total utang PGN, maka penguasaan swasta atas PGN telah mencapai 84% dari total asset PGN,” kata Salamudin pada media, Kamis (23/11/2017) di Jakarta.

Selanjutnya, ungkap Salamudin, Pertamina. Pertamina sedang digenjot untuk membiayai mega project. “Salah satunya pembangunan kilang-kilang Pertamina. Namun sayangnya pembangunan kilang kilang ini akan menggunakan dana asing dan utang dari pasar keuangan,” ujarnya. Dengan demikian aset paling kunci dari Pertamina akan dilego untuk mendapatkan utang.

“Tidak tanggung tanggung, nilai mega proyek yang akan dibangun Pertamina mencapai Rp 700 triliun. Darimana uangnya? Pasti dari utang. Utangnya senilai 8,75 miliar dolar atau sekitar  Rp. 118,125 triliun,” katanya.

Sedang aset Pertamina 2015 mencapai 45,519 miliar dolar atau senilai Rp. 614,5 triliun. Tapi anehnya,  lanjut Salamudin, perusahaan ini dilarang mendapatkan keuntungan tapi diperbolehkan mencari utang yang besar. “Tindakan ini sama dengan menjual Pertamina secara diam diam,” tandasnya.

BUMN energi yang tidak kalah parah menjadi bancakan penguasa, imbuh Salamudin, adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN).  “Perusahaan ini dipaksa memenuhi ambisi pemerintah membangun mega proyek 35 ribu megawatt (MW). Sebuah mega proyek yang menjadi bancakan asing dan taipan. Darimana sumber dananya? Tidak lain dari utang, baik melalui tangan PLN langsung maupun menggunakan tangan negara,” paparnya.

Dia menyebutkan, utang PLN telah mencapai Rp. 500,175 triliun. “Ini merupakan perusahaan dengan rekor tertinggi dalam mengambil utang. Total utang PLN sebelum revaluasi asset telah lebih dari 100 % dari total asset. Laba bersih PLN berdasarkan laporan keuangan mereka hanya tahun 2016 sebesar Rp 10,5 triliun. Pencapaian tersebut turun dibandingkan laba bersih 2015 yang sebesar Rp 15,6 triliun,” terangnya. Pertanyaannya, lanjutnya, sampai kapan perusahaan setrum ini dapat membayar utangnya?

Meskipun seluruh keuntungan dibayarkan untuk menutup utangnya, kata Salamudin, dalam tempo 50 tahun belum akan lunas.

Salamudin menyimpulkan, besarnya utang BUMN energi tersebut akan semakin menghilangkan kesempatan BUMN untuk mengabdi pada kepentingan bangsa, negara dan rakyat. “BUMN energi akan sibuk mengurusi meningkatnya kewajiban utang. Bahkan mencekik masyarakat dengan meningkatkan harga dari layanan publik, menaikkan tarif listrik, menaikkan tarif tol, menaikkan harga BBM, dan mencekik rakyat dengan bunga tinggi,” tegas Salamudin.

Sementara sisi lain Perintah Presiden Jokowi agar BUMN menjual aset sambil menyuntikkan dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) merupakan langkah pamungkas untuk menjadikan BUMN  sebagai bancakan asing, para taipan dan oligarki penguasa. Suntikan dana kepada BUMN dengan mengorbankan subsidi kepada rakyat. Seluruh subsidi listrik, BBM dan layanan umum lainnya dihapuskan oleh pemerintah. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*