Holdingisasi BUMN Mampu Bersaing di Tingkat Global

21400
Holding Migas Resmi Berdiri
Foto : sindonews.com

indoPetroNews- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Tanah Air sejatinya harus berubah kalau mau bisa terus eksis dikancah bisnis global. Syaratnya, melakukan transformasi bisnis dan meningkatkan   produktifitas tinggi agar dapat bersaing dengan korporasi asing dan swasta dalam negeri.

“Holdinginisasi beberapa BUMN sejenis adalah keniscayaan disaat beberapa BUMN yang kinerja keuangannya  berdarah-darah akibat praktik korupsi sistemik, masif dan terstruktur,” kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia  (CERI) Yusri Usman kepada sejumlah media, Senin (20/11/2017) di Jakarta. Buktinya  PT Inalum  Persero ditunjuk oleh pemerintah sebagai induk holding tambang.

Jamak diketahui, Inalum bergerak dihilir mengelola smelter. “Seharusnya PT Antam (Persero) Tbk atau PT Bukit Asam (Persero)Tbk ataupun PT Timah  (Persero) Tbk yang didirikan sejak mula  fokus di sektor tambang,” katanya. Namun  kinerja keuangannya tidak mendukung karena diduga faktor inefisiensi.

Dengan holdingnisasi, lanjutnya, bisa memupuk modal usaha lebih besar dan diharapkan dapat menjalankan misi pemerintah untuk berkontribusi besar bagi penerimaan negara. “Ujungnya bermanfaat bagi masyarakat luas atas kehadiran BUMN sebagai agen pembangunan. “Bukan menjadi biang masalah akibat salah kelola oleh orang yang tidak mempunyai kompentensi dan integritas, inovatif, kreatif dan tanggung jawab penuh Kementerian BUMN dalam proses fit and proper test,” tandasnya.

Holding yang sehat dan kuat, imbuh Yusri diharapkan bisa mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia sebanyak 51%. “Prediksi saya maksimal kemampuan holding ini mampu mengambil 20% saja.  Selebihnya akan diambil oleh swasta nasional,” katanya.

Terkait adanya sebagian kalangan yang meragukan bahwa negara bakal kehilangan kontrol dengan berubahnya status Persero pada anak usaha holding, Yusri menganggapnya tidak beralasan. Sebab status perusahaan holding PT Inalum berstatus Persero. “Sahamnya 100% milik negara. Ia juga pengendali dari anak perusahaannya, sesuai Peraturan Pemerintah  (PP) Nomor 72 Tahun 2016, sepanjang PP itu tidak bertentangan dengan UU Nomor 19 Tahun 2003  tentang  BUMN dan UU Nomor 40 Tahun 2007  tentang Perseroan terbatas serta UU  Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara,” kata Yusri. Karena tidak ada jaminan bahwa adanya kontrol DPR setiap privatisasi BUMN bebas dari potensi korupsi.

Oleh sebab itu, lanjut Yusri, menjadi tugas masyarakat untuk mengawasi dan mengkritisi dugaan penyimpangan yang seringkali dilakukan direksi BUMN. “Sulit dibantah praktik busuk hengki pengki merampok uang negara lazimnya dilakukan melalui anak usahanya,” katanya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*