DPR – Pemerintah Harus Siapkan UU EBT

19200
METI : Beri Insentif Pelaku Bisnis EBT
Foto : greeners.co

indoPetroNews- Lembaga legislatif dan eksekutif secara bersama-sama dituntut menyiapkan dan membuat payung hukum atau Undang-undang (UU) pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron. Secara paralel, juga mempersiapkan regulasi turunan dari UU seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Menteri (Permen) untuk implementasi UU tersebut.

“Sampai saat ini Indonesia masih lebih banyak menggunakan energi yang berbasis dari fosil,” kata Herman, Jumat (17/11/2017) di Jakarta.

Urgensi payung hukum EBT yang lebih kuat, lanjutnya, juga karena Indonesia memiliki potensi EBT seperti panas bumi, air, surya, biofuel, dan angin yang melimpah, namun belum termanfaatkan dengan optimal. Sementara itu kebutuhan energi terus meningkat seiring kenaikan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi.

Dia mengutarakan saat ini payung hukum yang dimiliki baru berbentuk PP No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Peraturan itu menyebutkan target bauran energi dari EBT sebesar 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2050. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*