SKK Migas-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai-PP INSW-Ditjen Migas Kembangkan Integrasi Sistem Informasi

12500
Investasi Migas Butuh Waktu Panjang

indoPetroNews- Kendati harga minyak mentah di pasar dunia belum tinggi seperti tahun-tahun lalu, tetapi pemerintah terus mendorong agar investasi industri hulu minyak dan gas bumi (migas) tetap bergairah. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) merangkul Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP INSW) dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) untuk melakukan kerjasama pengembangan integrasi sistem informasi. Tujuan kerjasama ini untuk memberikan fasilitas fiskal atas impor barang operasi keperluan pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS).

Menurut Amien Sunaryadi, Kepala SKK Migas kerjasama ini sebenarnya telah lama dirintis. “Saat saya baru beberapa hari menjabat Kepala SKK Migas, telah saya canangkan untuk dapat bekerjasama dengan pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,” kata Amien, dalam sambutannya pada acara Penandatangan MoU Integrasi Sistem Informasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Fiskal Atas Impor Barang Operasi untuk Kegiatan Hulu Migas, Kamis (16/11/2017), pukul 14.00 WIB di Auditorium Sabang, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai
Jl. Ahmad Yani By Pass – Rawamangun, Jakarta Timur.

Disamping dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, lanjut Amien, SKK Migas, berprinsip untuk dapat bekerja cepat dan lebih efisien. “Dengan kerjasama ini diharapkan para kontraktor dapat menghemat biaya, waktu dan sumber dayanya,” ujar Amien.

Sedangkan Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea Cukai, menyatakan untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan maka pihaknya bersinergi dengan SKK Migas, Ditjen Migas dan PP INSW. “Ini agar tata kelola impor barang operasi kegiatan industri hulu migas dapat lebih akuntabel, handal, selaras dan transparan,” kata Heru. Disamping itu juga mempermudah pihak kontraktor dalam mengajukan permohonan fasilitas pembebasan fiskal atas impor barang operas.

Tujuan akhirnya, imbuh Heru, pihak investor lebih tertarik untuk berinvestasi dan melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Tanah Air.

Keuntungan dari pemberian fasilitas fiskal atas impor barang adalah menjadikan usaha hulu migas lebih cepat. “Jika sebelumnya transaksi dilakukan enam kali, setelah sistem terintegrasi akan dua kali atau lebih cepat 66%,” kata Heru. Sementara untuk total waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan fasilitas ini hanya akan menjadi 24 hari kerja atau kurang lebih 42.8% lebih cepat. Selain itu manfaat yang diambil dari integrasi sistem ini adalah tersedianya data tunggal bagi pemerintah dan pelaku usaha hulu migas. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*