Gebrakan Menko Luhut Perintahkan Audit Forensik Pengadaan BBM Pertamina Dinanti Publik

31600
Calon Dirut Pertamina Definitif Harus Ahlinya
Foto: komoditas.co.id

indoPetroNews- PT Pertamina (Persero) diperkirakan memiliki potensi sebesar Rp 12 Triliun. Potensi kerugian Pertamina itu muncul diduga sebagail akibat penugasan pemerintah terkait program BBM Satu Harga di seluruh Tanah Air. Celakanya lagi, Pertamina tidak berwenang melakukan penyesuaian harga jual BBM tersebut di tengah meningkatnya harga minyak dunia dalam beberapa bulan belakangan.

Diketahui, Dirut Pertamina, Elisa Masa Manik dalam konferensi pers bertajuk paparan Kinerja Pertamina 2017, Kamis (2/11/2017) menyatakan bahwa Pertamina tergerus terus keuntungannya bukan karena ketidakefisienan proses bisnis tetapi disebabkan oleh adanya penugasan BBM Satu Harga. “Paparan Massa itu juga menimbulkan kesan di publik bahwa  yang harus bertanggungjawab atas kerugian Pertamina tersebut adalah Presiden Jokowi,” tegas Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman kepada sejumlah media, Selasa (7/11/2017) di Jakarta. Bahkan dari foto yang beredar luas dari acara konferensi pers, terlihat wajah seluruh direksi terkesan tegang.

Untung saja Pertamina, lanjut Yusri, bukan perusahaan yang sudah menjual sahamnya di lantai bursa. “Kalaulah sudah listing di bursa saham, dari penampakan foto seluruh direksi tersebut sangat bisa menjatuhkan nilai sahamnya. Investor bahkan mungkin menarik sahamnya usai mendengar hasil kinerja usaha Pertamina selama 9 bulan, yang rawan berujung pada terpuruknya nilai sahamnya sebagaimana dialami PT PGN Tbk,” ujarnya.

Dia mengutarakan, kegalauan jajaran direksi Pertamina sebetulnya sangat dapat dipahami ketika Menteri ESDM Jonan Ignasius bersedia meresmikan SPBU milik Vivo, pemain baru di bidang retail BBM. Diketahui, Vivo menjual BBM beroktan 89 senilai Rp 6.100 per liter, jauh lebih murah dari Premium Ron 88 yang dipatok Rp 6.450 per liter.

“Adanya selisih kemahalan Rp 350 per liter tersebut telah menimbulkan reaksi berlebihan dari Pertamina kepada pemerintah. Pertamina mempertanyakan kenapa pemerintah memberikan izin kepada Vivo untuk menyalurkan BBM beroktan hampir sama dengan Premium Ron 88 di daerah gemuk yang justru telah banyak dibatasi peredarannya oleh Pertamina di kota-kota besar,” ungkapnya.

Bahkan di berbagai daerah, kata Yusri, RON 88 telah sejak lama mengalami kelangkaan. “Tentu saja tindakan langka yang sengaja direncanakan ini dapat diduga sebagai sikap Pertamina melawan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 yang diteken Presiden Jokowi pada 31 Desember 2014,” tandasnya.

Anehnya lagi, kata Yusri, dalam penjelasan lebih lanjut Elia Masa Manik, keistimewaan penyerahan sebanyak 9 Blok Migas yang sudah berproduksi termasuk Blok Mahakam, diklaim Pertamina belum bisa langsung dinikmati hasilnya. Sehingga, harga wajar RON 88 saat ini menurut Pertamina adalah sekitar Rp 7.450 per liter.

Padahal, asal tahu saja, imbuh Yusri, dengan harga jual RON 88 sebesar Rp 6.450, terdapat potensi total kemahalan yang menjadi beban rakyat sebesar Rp 150 per liter dimana kebutuhan premium dalam setahun adalah sebanyak 14  juta kilo liter. Dengan kata lain, ungkap Yusri, total beban rakyat dalam setahun adalah Rp 2,1 triliun. Kondisi yang sama juga terjadi apabila menghitung potensi beban rakyat dari penjualan solar.

“Bila mengacu pada harga baru RON 88 yang diusulkan Pertamina sebesar Rp 7.450 per liter, maka potensi kemahalan yang ditanggung rakyat menjadi Rp 16,1 trliun per tahun. Itu belum termasuk potensi kemahalan harga solar yang kebutuhannya juga sekitar 12 juta kilo liter per tahun,” ujar Yusri. Pada Sabtu 4 November 2017, Vivo telah mengoreksi harga jual RON 89 menjadi Rp 6.300 per liter. Walaupun demikian, katanya, tetap saja harga jualnya masih jauh lebih murah dari Pertamina.

“Kalau kita merujuk penentuan harga eceran BBM menurut Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Pasal 3 dan Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 2, 3 dan 4, yang merupakan perubahan Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014, maka dengan asumsi boros rata-rata harga minyak dunia USD 50,02 per barel dan kurs rata-rata dolar Amerika Rp 13.640, akan diperoleh harga dasar BBM per liter Rp 4634. Kemudian, harga dasar tersebut ditambah PPN (10%), PBBKB (5 % Pajak Bahan Bakarp Kendaraan Bermotor), serta biaya Pertamina (20%, terdiri dari keuntungan Pertamina dan SPBU, ditambah 2% meliputi biaya penyediaan,  penugasan, penyimpanan, dan distribusi),” paparnya.

Maka, lanjutnya, harga resmi eceran RON 88 yang diperoleh adalah Rp 4635 + Rp 695  + Rp 927 = Rp 6256 . Kalau selama ini Pertamina menjual Premium RON 88 sebesar Rp 6.450 perliter, potensi kemahalan menjadi Rp 194 per liter. “Tinggal dikalikan saja potensi kerugian rakyat selama setahun menggunakan BBM Premium 88 dan solar subsidi, bisa jadi klaim kerugian Pertamina karena tingkat losses minyaknya masih tinggi. Itu pun banyak terselamatkan produk inovatif yang cerdas berupa Pertalite dan Dexlite yang diluncurkan ketika Dwi Soetjipto menjabat Dirut Pertamina,” tandasnya.

Dengan demikian, tambah Yusri, nada protes Pertamina sehari setelah peresmian SPBU Vivo dan kecaman oleh sebagian kecil pengamat yang mungkin kurang paham bahwa kenapa Vivo  hanya mengambil pasar penjualannya di daerah gemuk saja, menjadi tidak relevan. Sebab harga jual Vivo tentu akan dikoreksi jika ditugaskan ke daerah terpencil oleh adanya tambahan biaya transportasi dan distribusi seperti yang dialami Pertamina.

Lebih dari itu, Yusri mengutarakan, Vivo di bawah bendera PT Vivo Energy Indonesia pada 11 Oktober 2017 sudah terlebih dahulu berkirim surat kepada Menteri ESDM agar diberikan kesempatan yang sama untuk menyalurkan BBM Satu Harga di beberapa daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Vivo juga berkomitmen tidak akan mengklaim kerugian apapun kepada pemerintah dari aktifitas distribusi penugasan tersebut. “Sebuah peneguhan sikap profesional dari Vivo sebagai pengusaha BBM berkelas dunia dengan perhitungan yang cermat,” tegasnya.

Oleh sebab itu, kata Yusri, seharusnya Pertamina bisa berkaca diri dan memperbaiki diri agar bisa lebih efisien dengan menelisik di bagian mana proses bisnisnya yang masih terjadi ketidakefisienan dalam proses pengadaan BBM dari hulu ke hilir. Bukan dengan mudahnya menuding kesalahan itu kepada pemerintah.

“Temuan saya,  masih ada proses pembelian minyak mentah dan BBM di fungsi ISC (Integrited Supply Chain) Pertamina yang didominasi oleh trader. Contohnya, lebih memilih perusahaan trader Glencore ketimbang langsung produsen minyak (MNOC dan NOC) dan pemilik kilang. Hal itu diduga merupakan biang kerok ketidakefisienan di Pertamina. Asal tahu saja, bahwa fungsi ISC secara struktur terletak di leher Direktur Utama dan di bawah kendali dan tanggungjawabnya,” tandas Yusri.

Mengingat konsumsi Premium RON  88 dan Solar (sekitar 80% dari total BBM Nasional) yang didominasi ratusan juta rakyat kelas menengah ke bawah, seharusnya kata Yusri, dugaan kemahalan harga minyak Pertamina  menjadi prioritas utama Menko Kemaritiman.

“Saya berharap Bapak Luhut menelisik dimana letak kesalahannya dengan menugaskan Dirut Pertamina menunjuk auditor independen yang sangat kredibel dan bebas dari potensi mudah disuap untuk melakukan audit forensik proses pembelian minyak mentah dan BBM serta audit teknologi terhadap semua kilang minyak Pertamina serta rantai distribusinya,” tegas Yusri. Termasuk menelisik adanya ketidakseragaman alat ukur volume minyak antara Direktorat Pengolahan dengan Direktorat Pemasaran dan Niaga yang bisa berpotensi disalahgunakan oleh oknum-oknum Pertamina.

Bahkan alat ukur di kilang dengan terminal BBM di kilang saja bisa berbeda (contohnya di kilang Balongan ada metering dan ATG). Adapun ujung dari ketidakefisienan itu akan tergambar jelas di laporan keuangan akhir tahun Pertamina yang sudah diaudit.

Publik, kata Yusri, menunggu gebrakan Menko Luhut untuk memerintahkan audit forensik terhadap proses pengadaan BBM Pertamina yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Hasil audit yang kredibel akan menjawab siapa yang salah dan siapa yang benar. Saya yakin banyak rakyat menunggu hasilnya supaya tidak merasa tertipu oleh dugaan ketidakefisienan yang dialami Pertamina akibat penugasan BBM Satu Harga dan Solar Subsidi tetap. Atau, jangan-jangan bisa muncul kasus baru yakni “Papa Minta Fee BBM”, cetusnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*