Pengamat Minta Menteri ESDM  Perintahkan Audit Pengadaan BBM Pertamina

31200
Calon Dirut Pertamina Definitif Harus Ahlinya
Foto: komoditas.co.id

indoPetroNews- Harga murah Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan selisih Rp 450 per liter antara harga Renvo Ron 89 yang dijual oleh Vivo Rp 6100 per liter (anak usaha Vitol) dibandingkan harga jual Premium Ron 88 Pertamina Rp 6550 perliter, sebenarnya tidak melanggar ketentuan spesifikasi Ditjen Migas dan Kementerian KLH. Tepatnya UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup Jo PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian  Pencemaran Udara  jo KEPMEN KLH nomor 141 Tahun 2003  tentang Standar Emisi Kendaraan tipe baru yang mengacu pada standar emisi Euro 2 sejak 1 januari 2007.

Demikian dikatakan oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman pada sejumlah media, Jumat (3/11/2017) di Jakarta. Apalagi saat ini, lanjut Yusri, terjadi ketegangan terselubung antara Menteri ESDM dengan Direktur Utama Pertamina Elia Masa Manik, yang terungkap ke publik dari komunikasi via Whatsapps pada 26 September 2017. “Dirut Pertamina sempat mengeluh atas kebijakan pemerintah kepada Pertamina untuk tidak menaikan harga jual Premium Ron 88 penugasan tanpa subsidi dan Solar bersubsidi ketika harga minyak dunia terus merangkak naik,” ungkap Yusri. Masih kata Yusri, mengutip pernyataan Elia Masa Manik, laba Pertamina akan tergerus terus kalau pemerintah tidak mengoreksinya.

“Sikap Jonan saat itu sepertinya sudah mengirimkan isyarat penting dan halus kepada Dirut Pertamina bahwa ada dugaan “ketidakefisienan” dalam proses bisnis  di Pertamina sehingga harga produknya menjadi agak lebih mahal,” tandas Yusri.

Menurut Yusri, munculnya kecaman yang berlebihan dari sebagian pengamat kepada Menteri ESDM Ignatius Jonan yang  hadir dalam peresmian SPBU swasta dituduh pro asing. Bahkan Menteri Jonan dianggap sudah merangkap sebagai marketing VIVO. “Ini pernyataan berlebihan alias gagal paham membaca situasi bisnis BBM di Indonesia. Seharusnya mereka melihat kehadiran Jonan dan mengeluarkan pernyataan bahwa “dia hadir karena harganya miring “haruslah diartikan bahwa Jonan sedang memasang “kaca cermin besar” yang ditujukan pada semua pihak yang terlibat menjadikan harga BBM Premium dan Solar lebih mahal dari harga yang sudah dirilis oleh VIVO,” tegas Yusri.

Dia mengungkapkan bahwa VIVO adalah anak usaha Vitol, perusahaan trading minyak dan sudah  memiliki fasilitas kilang blending dan pengolahan dibeberapa negara. Bahkan menjadi rekanan pengadaan minyak Pertamina sejak lama di Petral sampai saat ini di ISC Pertamina.

“Seharusnya yang perlu kita telisik adalah bagaimana proses pembelian minyak mentah dan BBM di ISC, apakah sudah benar-benar transparan dan fair sesuai kaidah GCG. Struktur ISC berada langsung dibawah kendali Direktur Utama Pertamina,” terang Yusri.

Jamak diketahui Pemerintahan Jokowi- JK pada  awal 2015 menutup Petral. Dari hasil audit Kordhamenta dianggap tidak efisien dan dipusatkan di ISC agar berhubungan langsung dengan negara produsen dan pemilik kilang. “Faktanya sekarang trader juga yang mendominasi pengadaan minyak mentah dan BBM.  Faktanya terbukti kalau membuka hasil tender di ISC selama ini didominasi oleh Glencore dan Travigura. Produsen dan Vitol hanya kebagian kecil saja. Bahkan secara mengejutkan pada September 2016 sempat muncul minyak “zatipu” beberapa kargo yang ditolak ISC  karena salah prosentase komposisi antara minyak mentah Sarir dengan Mesla dari Libya dipasok oleh Glencore,” ungkap Yusri. Sehingga harga eceran yang dirilis oleh anak usaha Vitol sangat murah. “Mengapa berbanding terbalik dengan fakta  bahwa Vitol selalu kalah dari Glencore dan Travigura  pada tender di ISC Pertamina selama ini,” tanya Yusri.

Lebih jauh Yusri menyatakan, “Mengingat penggunaan BBM  Solar yang disubsidi pemerintah selama ini setiap tahunnya triliunan rupiah dan harga BBM Premium diduga kemahalan dijual oleh Pertamina , tentu rakyat pengguna Premium dan Solar bisa menggugat pemerintah Cq Pertamina untuk bisa mengembalikan uang kemahalan membeli BBM selama bertahun- tahun. Untuk menghindari gugatan masal oleh rakyat yang merasa tertipu, maka Menteri ESDM sebagai pembantu Presiden yang paling bertanggung jawab atas maju mundurnya pengelolaan energi nasional yang efisien”.

Karena itu, imbuh Yusri, seharusnya dengan segala kewenangannya Menteri ESDM memerintahkan auditor independen untuk mengaudit investigasi proses bisnis dari hulu ke hilir Pertamina dalam pengadaan BBM.

“Bisa jadi apa yang diklaim Pertamina selama ini jadi benar bahwa kebijakan pemerintah yang salah.  Atau  Menteri Jonan yang benar tetapi Pertamina yang salah dalam menjalankan proses bisnisnya secara efisien. Biar hasil audit dari auditor independen dan kredibel akan menjawabnya dengan konksekuesi hukum dan administrasi bagi pejabatnya. Siapa pahlawan dan siapa mafia akan terjawab dari hasil audit yang benar,” tandasnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*