Badan Netral Diharap Tuntaskan  Tumpahan Minyak PTTEP

4100
Badan Netral Diharap Tuntaskan Tumpahan Minyak PTTEP
Pencemaran laut Timor(ANTARA/Eric Ireng)

indoPetroNews – Penyelesaian terbaik dalam kasus tumpahan minyak akibat ledakan kilang milik PTTEP Australasia pada 21 Agustus 2009 (kerap disebut Montara Disaster) di Laut Timor hingga ke sejumlah pantai di selatan Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah membentuk Badan/Lembaga Netral. Badan tersebut sebetulnya pernah dibentuk tetapi raib ditengah jalan. Apa penyebabnya?

“Kalau dibawa ke pengadilan akan berkepanjangan. Bisa sampai 5 hingga 10 tahun,” kata General Affairs Manager Perseroan Terbatas PTT Exploration and Production (PTTEP) Malunda Limited dan PTTEP South Mandar Limited, Afiat Djajanegara pada indopetronews.com Rabu (1/11/2017) di kantor  PTTEP Malunda Limited dan PTTEP South Mandar Limited Jakarta Selatan. Jadi tidak dibawa ke ranah meja hijau.

Hasilnya pun bila dibawa ke pengadilan, lanjut Afiat, mungkin juga tidak bagus bagi keduabelah pihak. “Yang paling bagus adalah dibentuk badan atau lembaga netral yang membahas kasus ini hingga selesai,” tandas Afiat.

Dia mengungkapkan bahwa lembaga netral pernah dibentuk pada 2011 hingga 2012. “Badan ini dibentuk oleh kedua negara (Indonesia dan Thailand) yang menjembatani kasus Montara ini,” ujar Afiat. Namun sayangnya, seiring perjalanan waktu lembaga netral ini non aktif.

Saat itu yang menjabat sebagai Ketua Badan Netral tersebut adalah Hasan Wirajuda, mantan Menteri Luar Negeri RI era Presiden SBY.

Saat ditanyakan penyebab tidak berlanjutnya fungsi Badan Netral, Afiat mengatakan, “Saat menjelang akan ditandatanganinya MoU, ada materi-materi yang belum disepakati. Masing-masing negara disibukkan dengan persoalan internalnya”.

Di Thailand, saat itu dilanda bencana banjir dan pergantian Perdana Menteri. Sedang di Indonesia ada Pemilu.

“Dan saya tidak tahu lagi kemana perginya dan dimana Badan Netral tersebut berada. Hingga akhirnya muncul kabar ada tuntutan di pengadilan kasus Montara,” papar Afiat.

Pada prinsipnya, imbuh Afiat, PTTEP berniat untuk berinvestasi di Indonesia. Namun dengan gugatan pemerintah Indonesia ke pengadilan terkait tumpahan minyak yang diklaim mencemari perairan  Indonesia membuat perusahaan  minyak dan gas bumi (migas) plat merah Thailand ini menunda niat investasinya. Pemerintah Indonesia mengajukan tuntutan Rp 27,4 triliun ke badan usaha milik negara (BUMN) Thailand itu.

“Sebetulnya kejadian seperti ini tidak diharapkan oleh kedua pihak, baik pemerintah Indonesia dan PTTEP,” kata Afiat. Walaupun demikian, pihaknya tetap berniat berinvestasi di Indonesia. Tapi dia agak keberatan menyebut besaran nilai  investasinya. “Indonesia masih jadi focus country. Indonesia dan Thailand sama-sama Asia Tenggara dan masih bertetangga serta memiliki kesamaan budaya,” katanya. Hanya saja munculnya kasus gugatan ini pihaknya masih menunda rencana investasi.

Sebagai catatan, gugatan Pemerintah Indonesia didaftarkan pada 3 Mei lalu ditujukan kepada Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) yang berkedudukan di Australia serta Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) dan Petroleum Authority of Thailand Public Company Limited (PTT PCL) yang berkedudukan di Thailand.

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemko Maritim Arif Havas Oegroseno menjelaskan nilai gugatan ganti rugi itu terbagi menjadi dua komponen yakni kerugian atas kerusakan lingkungan senilai Rp 23 triliun dan biaya pemulihan kerusakan lingkungan sebesar Rp 4,4 triliun. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*