Revisi UU Migas Berlarut-larut di DPR, Hulu Migas Hancur

30300
Mustahil Pemerintah Tidak Hambat Investasi
Foto : istimewa

indoPetroNews – Nasib revisi Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terkatung-katung di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) pada  2012.

Dengan dibubarkannya BP Migas karena dinilai inkonstitusional, maka pemerintah membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Namun SKK Migas ini tidak memiliki legitimasi yang kuat dimata Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS), karena lembaga SKK Migas bersifat sementara menunggu hasil revisi UU Migas. Karenanya sejak BP Migas dibubarkan, blok migas yang ditawarkan, sepi  peminat dan jumlah Kontraktor KKS kian berkurang.

Menyikapi hal ini, Dewan Pembina Serikat Pekerja SKK Migas, Elan Biantoro meminta DPR menyelesaikan revisi tersebut paling lambat tahun 2018, karena jika melampaui 2018 maka diperkirakan revisi UU Migas akan lebih molor lagi hingga 5 tahun kedepan.

“Kalau 2018 tidak selesai, 2019 akan sulit diselesaikan karena tahun politik. Artinya setelah Pileg, anggota DPR Komisi VII akan diisi orang baru lagi dan revisi akan lama lagi butuh dua hingga tiga tahun,” katanya pada diskusi Publik yang diselenggarakan oleh PP KAMMI, Kamis (26/10/2017) di Jakarta.

Menurutnya lantaran revisi berlarut-larut di DPR, sangat memberi kontribusi negatif pada usaha hulu migas dan menjadi ancaman ketahanan energi nasional. Selain itu sektor penunjang juga terkena dampak langsung dan menghambat terjadinya multiplier efek.

“Semua Kontraktor KKS yang nasional banyak berguguran. Perusahan pendukung migas juga begitu, kita tahu perusahaan pendukung migas itu sangat banyak, itu banyak bangkrut. Apa kita gembira teman-teman kita begitu, ekonomi mereka jatuh, makanya harus membuat regulasi yang kokoh terstruktur, yang bisa mengakomodasi perbaikan di semua sektor,” pungkas dia.

Sementara ketua LSO Energi PP KAMMI, Barri Pratama menyayangkan kinerja DPR tidak progresif dan terkesan mengulur-ngulur waktu atas revisi UU tersebut. “Sangat disayangkan DPR ngulur-ngulur waktu atas revisi UU Migas ini. Bagaimana investor yakin mau berkontrak kalau landasan hukumnya punuh masalah dan tidak kunjung diselesaikan. Ini tidak ada kepastian investasi,” tandas Barri. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*