Menteri ESDM Resmikan SPBU Vivo, Serikat Pekerja Pertamina Resah

19000
Menteri ESDM Resmikan SPBU Vivo, Serikat Pekerja Pertamina Protes

indoPetroNews – Sehari setelah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Vivo, SPBU swasta yang menginduk ke Belanda, beroperasi, ternyata mendapat reaksi dari berbagai kalangan, termasuk Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Menurut Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) – Noviandri, pasar retail Bahan Bakar Minyak (BBM) memang sudah terbuka dan bisa siapa saja membuka bisnis tersebut sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan fairness.

“Dalam peresmian SPBU tersebut undangan peliputan media dilakukan oleh instansi pemerintah dan ini suatu yang tidak lazim. Proyek pemerintah saja yang akan mengundang media adalah instansi penanggung jawab proyek tersebut,” kata Noviandri kepada sejumlah media, Jumat (27/10/2017) di Jakarta. Hal yang mengherankan dan tentu menjadi pertanyaan publik peresmian SPBU tersebut dilakukan oleh pejabat pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM beserta jajaran pejabatnya. “Apa maksud dari semua ini,” tanya Noviandri.

Jamak diketahui,  pemerintah saat ini sedang mendorong penggunaan energi bersih. Untuk kendaraan bermotor mengkonsumi BBM kualitas yang baik, seperti BBM dengan standar uero 4 dan secara bertahap ke uero 6. Sedangkan SPBU  yang baru diresmikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), masih menjual BBM dengan standar ron 88.

“Ron 88 pernah dicap oleh pemerintah sebagai barang busuk melalui ketua tim tata kelola migas dan melarang Pertamina untuk menjualnya. Pertamina sebagai perusahaan negara harus tunduk dengan dengan keputusan pemerintah walaupun Pertamina harus mengeluarkan biaya untuk merubah infrastruktur dan mode kilang,” tandasnya.

Dengan diresmikannya SPBU swasta ini oleh pemerintah, lanjut Noviandri, semakin meyakinkan bahwa yang menjadi kompetitor Pertamina bukan SPBU tersebut tetapi kompetitor sebenarnya adalah Pemerintah. “Rakyat harus tahu soal ini,” tegasnya.

Hal ini semakin  dikuatkan dengan begitu banyaknya penugasan pemerintah ke Pertamina dimana biaya yang timbul menjadi beban Pertamina. “Ini sangat memberatkan kegiatan operasional Pertamina,” tandasnya. Oleh sebab itu, FSPPB tidak akan tinggal diam menyikapi soal ini.

“Kami akan berkirim surat ke Presiden Jokowi menyampaikan permasalahan ini karena sangat tidak sejalan dengan konsep Nawacita,” tegas Noviandri. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*