Konferensi Global BO Dorong Transparansi Tata Kelola Migas

6400
Wamen ESDM Sebut Cadangan Minyak Indonesia Tidak Besar
Foto : training-id.com

indoPetroNews- Dalam rangka upaya mendorong transparansi Beneficial Ownership (BO) di Indonesia, kolaborasi antar berbagai stakeholder multak diperlukan. Rangkaian pertemuan telah dilakukan yang melibatkan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kantor Staf Presiden, PPATK, KPK, OJK, BI, akademisi, organisasi profesi, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Transparansi International-Indonesia (TII), dan Natural Resource Governance Institute (NRGI).

Progres penerapan transparansi BO di Indonesia memperoleh apresiasi dari Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) International. EITI International meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menjadi tuan rumah dalam konferensi global BO pertamanya. Konferensi Global tersebut dilaksanakan
mulai Senin – Selasa (23-24 Oktober 2017) bertempat di Hotel Fairmont, Jakarta.

Peserta konferensi ini adalah delegasi dari 52 negara anggota EITI, Kementerian/Lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi internasional, organisasi profesi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Sebagai tuan rumah pada Konferensi Global dimaksud, Indonesia mempunyai kesempatan pembelajaran dan mengambil manfaat dari praktik BO di berbagai negara lain, sharing hambatan dan tantangan yang dihadapi, terutama penguatan regulasi yang diperlukan, sekaligus memperkuat komitmen untuk meregulasi BO melalui payung regulasi yang kuat yang meliputi seluruh sektor. Industri ekstraktif, seperti minyak dan gas bumi (Migas) merupakan sektor yang pertama.

Dalam sambutannya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa keterbukaan BO penting untuk mendukung program-program Pemerintah Indonesia, termasuk AEoI. Bambang mengatakan bahwa sebagai salah satu dari 15 ekonomi terbesar di dunia dalam hal GDP, rasio pajak Indonesia masih sangat rendah dan transparansi BO bisa membantu meningkatkan tingkat rasio tersebut.

“Rasio pajak kita hanya sedikit diatas 11 persen, sangat rendah,” kata Bambang, Senin (23/10/2017). “Bahkan jika dibandingkan dengan tetangga kita di ASEAN, apalagi negara anggota OECD.”

“Dan salah satu alasan dari rendahnya rasio pajak ini karena kita (Indonesia) tidak bisa mengejar aset yang disimpan di banyak tempat di seluruh dunia,” Bambang menambahkan. Namun Bambang juga menyatakan bahwa komitmen global sangatlah penting agar usaha membuka informasi BO ini bisa sukses.

“Saya rasa komitmen global sangatlah penting. Dan bukan hanya untuk mayoritas negara, tetapi harus didukung dan diikuti oleh seluruh negara di dunia,” katanya.

Selanjutnya, Bambang menyatakan, “Jika tidak akan ada beberapa negara yang tidak berkomitmen dan mengambil keuntungan pribadi dari semua ini”. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*