APLSI Apresiasi Program 35.000 MW

20200
Konsumsi Listrik Lebaran Jawa-Bali Diprediksi Mencapai 16.000 MW
Foto : dumaisatu.com

indoPetroNews- Pemerintahan JKW-JK telah berjalan tiga tahun. Bagaimana evaluasinya untuk bidang energi, yang menjadi salah satu penopang utama dan penggerak pembangunan?

Dalam tiga tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi, tercatat sejumlah pencapaian positif di sektor energi. Di antaranya keberhasilan program BBM Satu Harga di mana pemerintah telah berhasil merealisasikan BBM Satu Harga sampai titik ke-26 di berbagai wilayah Indonesia. Dampaknya, untuk kawasan timur Indonesia dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) pun kini bisa mendapatkan BBM dengan harga yang sama, di mana untuk Premium seharga Rp 6.450 per liter dan Solar seharga Rp 5.150 per liter.

Sejumlah pencapaian penting lainnya adalah terkait rasio elektrifikasi dan desa berlistrik yang rasio elektrifikasinya kini sudah mencapai 92,80%, sampai urusan penyederhanaan dan percepatan perizinan serta implementasi harga batubara acuan yang mampu memperbesar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Salah satu program yang terus digaungkan sejak Pemerintahan Jokowi-JK bekerja adalah terkait infrastruktur ketenagalistrikan lewat program 35.000 Megawatt (MW).

“Kita mengapresiasi program kelistrikan nasional lewat program 35.000 MW yang menjadi manifestasi Nawa Cita dalam bidang kelistrikan,” kata Ali Herman Ibrahim, Ketua Harian Pengusaha Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Senin (23/10/2017) di Jakarta.

Hanya saja, lanjutnya, akselerasi dari program 35.000 MW terhambat oleh sejumlah permasalahan sehingga dari keseluruhan total proyek yang sudah beroperasi baru 768 MW. Sementara yang dalam tahap konstruksi sebesar 14.193 MW, lalu yang sudah selesai PPA namun belum konstruksi mencapai 8.550 MW, sedang yang dalam tahap Pengadaan 5.155 MW. Selanjutnya masih ada sekitar 7.170 MW yang baru dalam tahap Perencanaan.

Dipaparkan oleh Ali Herman Ibrahim, beberapa kendala yang ditemui antara lain permasalahan investasi dan pendanaan, permasalahan engineering, procurement & construction (EPC), persoalan lingkungan, hingga persoalan keekonomian terkait pengembalian modal dari kegiatan pembangunan infastruktur yang dilakukan. “Percepatan penyelesaian On Going Project harus dilakukan,” ujar Ali.

Sementara laporan dari
kegiatan Rembuk Daerah 2017 bidang energi yang dilakukan di Universitas Cendrawasih Jayapura (3/9/2017) dan ITB Bandung (28/9/2017), turut disampaikan beberapa rekomendasi di bidang energi. Antara lain terkait pembentukan Petroleum Fund, melakukan upaya-upaya tambahan guna meningkatkan produksi dan lifting minyak dan gas bumi (Migas) nasional lewat upaya Enhanced Oil Recovery (EOR), sinergi antara kementerian terkait untuk urusan perijinan di bidang pertambangan dan energi, melakukan proses percepatan revisi UU Migas, konsistensi dalam hilirisasi mineral, sampai pemanfaatan Tambang Freeport untuk kemaslahatan masyarakat Papua dan Indonesia.

“Dokumentasi Rembuk Daerah itu akan dibuat tertulis dan semua orang bisa merujuk ke situ. Intinya bahwa masyarakat semua sudah menyatakan pendapatnya dan berharap diserap aspirasinya sehingga akan menjadi panduan bagi Pemerintahan Jokowi-JK dalam dua tahun ke depan di bidang pertambangan dan energi,” tegas Andang Bachtiar, Dewan Energi Nasional (DEN). (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*