Pemerintah Dorong Harga EBT Terjangkau

4300
DPR - Pemerintah Harus Siapkan UU EBT
Foto : greeners.co

indoPetroNews- Upaya pemerintah untuk menyediakan energi bagi masyarakat terus dilakukan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Listrik. Dengan terbitnya Permen ini maka otomatis pemerintah telah mencabut Permen sebelumnya yaitu Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017.

“Perubahan mendasar dari Beleid ini adalah pada penentuan harga pembelian tenaga listrik. Tujuan utamanya, agar harga listrik yang bersumber dari Energi Terbarukan mempunyai harga yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat Indonesia,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana pada wartawan, Jumat (21/10/2017) di Jakarta.

Sedangkan untuk harga pembelian tenaga listrik, ungkap Dadan, ada dua ketentuan. Pertama, harga pembelian tenaga listrik jenis PLTS Fotovoltaik, PLTB, PLTBm, PLTBg, PLTA Laut adalah jika Biaya Pokok Produksi (BPP) Pembangkit di sistem ketenagalistrikan setempat lebih besar dari rata-rata BPP Nasional, maka harga pembelian maksimal 85 % dari BPP Pembangkit setempat.

Namun bila BPP Pembangkit di sistem ketenagalistrikan setempat lebih kecil atau sama dengan rata-rata BPP Nasional, maka harga pembelian berdasarkan kesepakatan (business to business).

Kedua, untuk harga pembelian tenaga listrik jenis PLTA, PLT Sampah, dan PLTP adalah jika BPP Pembangkit di sistem ketenagalistrikan setempat lebih besar dari rata-rata BPP Nasional, maka harga pembelian maksimal 100 % dari BPP setempat.

Jika BPP di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, atau wilayah ketenagalistrikan setempat lebih kecil atau sama dengan rata-rata BPP Nasional maka harga pembelian dilakukan berdasarkan kesepakatan (business to business).

“Sementara itu, lanjutnya, jumlah kontrak investasi dari Independent Power Produser (IPP) menunjukkan tren peningkatan dalam empat tahun terakhir. Dari 15 kontrak PPA di tahun 2014, bertahap naik menjadi 60 kontrak PPA di tahun 2017.,” lanjut Dadan. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*