Aturan Pajak Skema Gross Split Belum Kelar

16400
Ada 26 WK Migas Ditawarkan Tahun Ini
Foto : training-id.com

indoPetroNews- Pembahasan peraturan sistem perpajakan untuk skema bagi hasil
Gross Split hingga kini masih belum tuntas. Ada dua item yang belum selesai. Apa saja itemnya?

“Saat ini masih ada dua item yang belum selesai yaitu lost tax carry forward dan indirect tax. Masih menunggu aturan perpajakan dengan (Kementerian) Keuangan,” kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar Jumat (13/10/2017) di  Jakarta. Pihaknya  masih berkomunikasi dengan Wamenkeu mengenai  penyelesain aturan perpajakan ini.

Arcandra menjelaskan, dalam lost tax carry forward (kompensasi kerugian pajak) jika Kementerian ESDM mengikuti dari pasal 6 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, kompensasi kerugian pajak maksimal hanya lima tahun merupakan hal yang sulit diterapkan oleh industri migas. Oleh karena itu, Arcandra meminta agar kontraktor migas tidak mengikuti sistem perpajakan umum lantaran untuk bisa memproduksi, kontraktor perlu waktu lebih dari lima tahun untuk eksplorasi.

“Eksplorasi ada cost yang dikeluarkan, ini lamanya eksplorasi 10 tahun, POD sampai first oil bisa 5 sampai 7 tahun. Ini biasanya kita 5 tahun untuk lapangan-lapangan besar. Kalau ini loss, aturan perpajakan umum dia boleh di-carry forward 5 tahun. Artinya apa, hanya 5 tahun terakhir cost yang bisa dijadikan pengurang pajak. Nah kita minta jangan lima tahunlah. Jangan mengikuti aturan perpajakan umum,” jelas Wamen ESDM.

Meski masih ada permasalahan yang belum selesai, Arcandra berharap penyelesaian aturan perpajakan Gross Split dapat selesai sebelum lelang blok migas tutup pada 20 November 2017. “Diharapkan Peraturan Pemerintah keluar secepatnya, sebelum wilayah kerja yang kita perpanjang. Sebelum 20 November,” ujarnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*