eSPeKaPe Desak Pertamina Stop Impor Katalis

35200
eSPeKaPe Desak Pertamina Stop Impor Katalis
Foto : mediaindonesia.com

indoPetroNews- Bermula dari disposisi Crisna Damayanto pada 29 Januari 2013. Disposisi Crisna tersebut atas rencana uji katalis yang diusulkan oleh Senior Vice President (SVP) Refining Operasi PT Petamina (Persero) kepada Crisna selaku Direktur Pengolahan Pertamina dengan memo nomor R-012/E10000/2013-S2 .

Padahal sebelum katalis itu ditenderkan dan sesuai prosedur yang sudah baku di Direktorat Pengolahan Pertamina, seharusnya dilakukan lebih dahulu test laboratorium independen di Yunani atas produk katalis yang akan diundang dalam tender. Ternyata hasil test tersebut untuk katalis Universal Oil Product (UOP) dan Albemarle Corporation dinyatakan gagal.

Dengan gagalnya Albemarle justru membuat Crisna marah besar. Dengan mudahnya menyatakan hasil test tersebut salah. Crisna pun segera memerintahkan ke bagian teknologi untuk usulkan tidak perlu lagi “laboratorium test” tetapi “plant test” saja. Sikap Crisna ini berbuah disposisi 29 Januari 2013.

Sebenarnya, tidak sedikit yang telah mengingatkan Crisna bahwa kebijakan itu salah karena melanggar tata kelola organisasi (TKO) atau standard operasi perusahaan (SOP) yang sudah baku di Direktorat Pengolahan. Namun pihak yang mengingatkan justru harus bernasib tergeser ke posisi yang tidak jelas. Lebih vulgar lagi saat terjadi dialog via whatsapp antara Crisna dan Yusri Usman, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) pada 3 Oktober 2017, terkesan bahwa institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian berada dibawah kendali Crisna.

Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) Binsar Effendi Hutabarat dalam rilisnya yang disampaikan kepada pers (7/10/2017), merasa sebagai bagian stakeholders Pertamina karena merasa ikut membangun dan membesarkan Pertamina ikut merasa jengkel atas sikap Crisna,

“Kami, Pensiunan Pertamina yang bergabung di eSPeKaPe adalah pihak yang merasa terpanggil untuk mendukung temuan Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya komitmen eSPeKaPe untuk ‘Kawal Pertamina Harga Mati’, sebagai konsekuensi logisnya, menjadi wajib mendukung temuan Yusri Usman demi Pertamina yang lebih bersih, transparan dan profesional,” tandas Binsar Effendi.

Apalagi sebelum menjabat Direktur Pengolahan Pertamina pada 2012, menurut Ketua Umum eSPeKaPe, Crisna Damayanti adalah mantan tersangka kasus impor minyak Zapati dengan pemasok Gold Manor Resources ang ditenggarai dibawah kendali M. Reza Chalid yang terlanjur kesohor di publik sebagai mafia migas yang tak pernah tersentuh oleh siapapun.

“Dengan Crisna bersikap mengancam akan menghabisi keluarga Yusri Usman, ini ‘kan suatu yang harus  eSPeKaPe sikapi. Apalagi kata Yusri, Crisna itu seperti tuhan yang bisa menyatakan umur Yusri tidak akan panjang. Maka masalahnyapun menjadi serius. Kenapa seorang pejabat tinggi Pertamina seperti Crisna ada yang berperilaku seperti jagoan saja? Hal semacam ini yang tidak bisa kami dari eSPeKaPe biarkan,” ujar Binsar Effendi yang sangat setuju jika Crisna dilaporkan oleh Yusri Usman ke KPK.

Binsar Effendi yang juga Ketua Dewan Penasehat Markas Besar Laskar Merah Putih (Mabes LMP), merasa agak janggal juga jika pembelian minyak mentah (crude oil) oleh Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina sampai saat ini masih lebih banyak melalui traders dari pada National Oil Company (NOC) negara produsen. Bahkan kesalahan memilih katalis akan menyumbang biaya pokok produksi BBM, LPG dan Propylene menjadi lebih mahal.

“Maka yang dikorbankan atas cara-cara demikian adalah rakyat yang jadi konsumen, karena membelinya dengan harga mahal. Dan dari cara cara seperti ini pula, tentunya Pertamina dalam mengelola proses bisnisnya sudah keluar dari prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang diamanatkannya untuk diterapkan,” katanya.

Binsar Effendi sangat menyesalkan jika Pertamina saat ini tidak lagi sensitif dengan keprihatinan adanya kemerosotan laba perusahaan sendiri. Pasalnya pada 9 sampai 15 Oktober 2017, kabarnya yang namanya Direktur Pengolahan Pertamina Toharso bersama rombongan besarnya akan melakukan “road show” ke pabrik katalis di Jepang, Jerman, Yunani dan Amerika Serikat.

“Ini menjadi bukti adanya pemborosan ditengah Pertamina sendiri sedang dirundung labanya anjlok, dimana pada kuartal I 2017 mencatatkan laba bersih US$ 760 juta atau Rp. 9,88 triliun, merosot 25% dibandingkan periode yang sama di tahun 2016, yakni US$ 1,01 miliar alias Rp. 13,13 triliun. Hal ini disebabkan Indonesia crude price (ICP) mengalami kenaikan, dimana pada kuartal I-2016 rata-rata ICP adalah US$ 30,32 per barel jika dibandingkan kuartal I-2017 yang naik ke US$ 51 per barel alias naik 69%, yang membuat laba bersih Pertamina turun 25%. Sedangkan semua katalis itu bukan barang baru, sudah dipakai Pertamina sejak sekitar 20 tahun lalu. Sehingga kami, eSPeKaPe, mendesak Pertamina hentikan impor katalis,” ungkap Binsar.

Memang harus diakui jika kebutuhan katalis semakin meningkat setelah kilang Residual Fluid Catalytic Cracker (RFCC) Cilacap maupun nanti Kilang Langit Biru Cilacap sudah selesai dari konstruksinya. Yang menjadi pertanyaan menurut Ketua Umum eSPeKaPe, apakah kita akan terus impor katalis? sedangkan di dekat kilang Balongan ada pabrik katalis PT Indopatama di Jl. Raya Majakerta Km 12, yang saat ini tidak beroperasi dikarenakan permainan impor katalis tersebut. “Mengapa Pertamina kemudian tidak mengambil alih saja pabrik katalis tersebut, sehingga kebutuhan katalis yang semakin meningkat itu dapat terpenuhi sendiri tanpa ketergantungan pada produk katalis impor,” ujar Binsar.

Binsar Effendi mengaku sejalan dengan pemikiraan cerdas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan agar Pertamina jangan terlalu manja dan minta keistimewaan saja, tanpa banyak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap proses bisnisnya supaya lebih efisien. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*