Presdir Dana Pensiun Pertamina Didesak Minta Dibebaskan

34900
eSPeKaPe Surati Presiden, Usulkan Iwan Dirut Pertamina
Foto: istimewa

indoPetroNews – Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Presiden Direktur (Presdir) Dana Pensiun Pertamina (DPP) Helmi Kamal Lubis, yang  menyebabkan kerugian dianggap tidak benar.  Karena itu eSPeKaPe mendesak minta dibebaskan.

Kepada indoPetroNews Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat menyatakan sebaliknya. Menurut Dia keberadaan Helmi justru menguntungkan. “Semasa itu justru DPP mendapat keuntungan,” katanya, Sabtu (4/10/2017) di Jakarta.

“Itu bukan kerugian sebagaimana  didakwakan  Jaksa Penuntut Umum kepada Helmi dalam dakwaan di sidang perdananya pada 27 September 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus dugaan korupsi pengelolaan dana DPP tahun 2014-2015 senilai Rp 1,3 triliun,” kata Binsar.

Diketahui, dakwaan JPU pada Helmi Kamal Lubis sebagai akibat dari pembelian saham PT Sugih Energy Tbk (Sugi) mulai 24 Desember 2014 setelah 6 bulan, tepatnya 25 Juli 2013, Helmi menjabat sebagai Presiden Direktur (Presdir) DPP sampai dengan Helmi secara resmi berhenti menjabatnya pada 15 Januari 2016.

Menurut Binsar, hal ini bisa dibuktikan setelah Helmi dijadikan status tersangka berdasarkan sprindik Dirdik Jampidsus nomor Print-02/F.2/Fd.1/01/2017, malah pada 8 Agustus 2017 suspensi saham Sugi di Bursa Effek Indonesia (BEI) telah dicabut dan dapat diperdagangkan kembali. “Artinya Helmi membawa investasi DPP masuk ke saham-saham mid cap yang dikuasai DPP adalah benar adanya”.

Di hari terakhir saat Helmi bekerja di kantor DPP pada 30 Desember 2015, potensi keuntungan DPP tercatat Rp. 161,622 milyar. Bahkan saat Helmi resmi berhenti pada 15 Januari 2016 itu, masih tercatat potensi keuntungn DPP Rp. 180,435 milyar.

“Sehingga patut dipertanyakan dari mana kerugian DPP berasal dan kapan pula kerugian keuangan negara sebesar Rp. 599,426 milyar itu munculnya? Sementara harga saham saat ini justru menunjukan hasil positif, dimana harga jual lebih tinggi ketimbang harga pembelian. Bukan kerugian sebagaimana didakwakan,” ujar Binsar.

Sementara Manfaat Pensiun (MP) tertanggal 2 September 2015 berdasarkan Peraturan DPP No. 36/C00000/2015-S0 tanggal 27 Agustus 2015 dan telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan pengesahan No. Kep-549/NB.1/2015, diantaranya adalah memuat kenaikan MP yang tidak lain dan tidak bukan adalah dari akibat adanya kemampuan DPP berdasarkan hasil pengembangan investasi. DPP langsung membayarkan rapel kenaikan MP pada 9 Oktober 2015 dan mengumumkannya dalam Berita Negara.

“Kenaikan MP sampai saat inipun tetap berlaku, sehingga asumsi dalam menaikkan MP dengan tetap menjaga Rasio Kecukupan Dana (RKD) PT Pertamina (Persero) di atas 100% selama 3 tahun berturut-turut menunjukan bukti kebenarannya Helmi,” imbuh Binsar sembari mengecam beberapa pejabat PT Pertamina (Persero) yang menjadi saksi dalam proses penyidikan kasus ini.  (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*