KESDM – SKK Migas Buka Data Migas untuk Kontraktor KKS

10600
SP SKK Migas Siap Atasi Tumpahan Minyak Pantai Balikpapan
Foto : eksplorasi.id

indoPetroNews – Pemerintah berkomitmen untuk mendorong berbagai upaya untuk menarik dan memudahkan pelaku bisnis hulu minyak dan gas bumi (migas). Apa bentuk support dan realisasinya?

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah membentuk tim yang akan membantu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor   KKS) selama masa eksplorasi yang produksi. Salah satu upayanya adalah dengan pembukaan data atau open data.

“Kami yakin dengan pembukaan data maka investor akan tertarik untuk melakukan eksplorasi,” kata Wakil Menteri (Wamen) ESDM Arcandra Tahar pada sejumlah media, Kamis (5/10/2017) di Jakarta. Disamping itu, lanjut Arcandra, pihak Kementerian ESDM juga telah merevisi Permen Gross Split.

“Penetapan skema bagi hasil Gross Split bertujuan agar pengelolaan migas lebih ekonomis bagi investor. Niat kami, skema bagi hasil Gross Split dimaksudkan untuk memperbaiki ekonomi kontraktor (stakeholder),” ujarnya.

Agar pengelolaan migas dengan menggunakan skema ini dapat berjalan sesuai harapan, pihaknya menjalin kerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan masalah perpajakan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait perizinan pembebasan lahan, seperti izin ke daerah agar lebih cepat rampung.

Diketahui, KESDM telah  menerbitkan Permen ESDM Nomor 52 tahun 2017 tentang  Perubahan Atas Permen ESDM No. 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Revisi ini berdasarkan masukan dari berbagai pihak termasuk investor.

Selain skema Gross Split, upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi migas adalah menyusun aturan perpajakan terkait Gross Split, merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2010 menjadi PP Nomor 27 tahun 2017. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*