PWYP Harap Pemerintah, BUMN/D, dan Kontraktor Wajib Buat Sistem Informasi Migas

12800
Medco Umumkan Kenaikan Produksi Migas 31,5%
Foto : rambuenergy.com

indoPetroNews- Revisi Undang-undang (UU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang baru selayaknya perlu menjamin akses atas informasi, partisipasi, dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah, BUMN/D, dan Kontraktor wajib membuat sistem informasi dan mempublikasikannya ke masyarakat, untuk memenuhi hak atas informasi.

Demikian diungkapkan oleh Aryanto Nugroho, Manajer Advokasi dan Jaringan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia kepada media, Kamis (5/10/2017) di Jakarta. Hal tersebut untuk menjamin partisipasi masyarakat.

“Pemerintah wajib menyusun tata cara partisipasi masyarakat,” ujar Aryanto. Selain itu, lanjutnya, PWYP Indonesia juga menyoroti aspek kelembagaan yang nantinya akan memegang kuasa usaha pertambangan. “Kami tidak mempermasalahkan baik itu BUMN yang baru atau BUMN yang sudah ada seperti Pertamina, tapi kami fokus pada tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi good corporate governance,” papar Aryanto.

Bukan hanya aspek kelembagaan, dana migas juga menjadi sorotan. Dana migas berasal dari penerimaan negara di sektor migas yang disisihkan dan dikelola secara transparan dan akuntabel untuk tujuan tertentu. Menurut Aryanto, Dana Migas ini bisa digunakan untuk tujuan pengembangan infrastruktur migas, pencarian cadangan migas baru, dan pengalihan ke energi baru dan terbarukan.

PWYP Indonesia juga mengusulkan adanya Dana Cadangan dimana Dana Cadangan ini ditujukan sebagai bentuk keadilan antar generasi, dan stabilisasi ekonomi daerah. Dana Cadangan ini bisa bersumber dari DBH Migas maupun dividen penyertaan modal daerah (participating interest) dalam kegiatan usaha hulu migas. Selain itu, juga perlu adanya keterlibatan pemerintah daerah melalui participating interest sebesar 10%, dengan membentuk BUMD. Dengan ketentuan, BUMD hanya boleh bekerjasama dengan badan pembiayaan.

Sementara itu, Prof Akhmad Syakhroza, Staff Khusus Kementrian ESDM menyatakan RUU  Migas merupakan inisiatif DPR dan saat ini pemerintah masih menunggu draft dari DPR. Meskipun demikian, pemerintah juga sedang menyiapkan draft RUU Migas versi mereka sendiri. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*