SKK Migas dan Kemenaker Tanggapi Pelanggaran Atas Hak Pekerja EMP MSSA

110900
Arab Saudi Cari Pendapatan Alternatif Selain Migas
Foto : industry.co.id

indoPetroNews- Pada 29 September 2017 EMP Malacca Strait SA (EMP MSSA) melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hampir sepertiga total pekerjanya, baik pekerja lapangan maupun di kantor pusat Jakarta. Manuver ini dinilai sah dilakukan atas nama penyelamatan perusahaan, asal melalui proses PHK yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tapi ‘perusahaan justru melakukan PHK disaat pertemuan Bipartit masih berlangsung’. Energi Mega Persada (EMP) tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran atas hak normatif pekerja.

“Untuk itu, kami dari Serikat Pekerja Kondur Petroleum (SPKP) mengharapkan kelembagaan Presiden RI menindak tegas atas tidak ditaatinya aturan dan perundangan yang berlaku,” kata Heru Widodo, Ketua Umum SPKP kepada sejumlah media, Selasa (3/10/2017) di Jakarta.

Menurut Heru, campur tangan Presiden beserta Kementerian dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKMigas) mendesak dan perlu untuk melakukan penindakan tegas atas pelanggaran EMP MSSA pada proses pemutusan hubungan kerja (PHK) – Mutual Agreement Termination (MAT) pekerja yang dikemas dalam program rightsizing (“effisiensi”). Surat permintaan bantuan penyelesaian dan perlindungan kerja serta hak-hak normatif pekerja sudah disampaikan ke Presiden RI Joko Widodo dengan tembusan  kementerian terkait serta SKK Migas.

SPKP bersama wakil Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Minyak dan Gas Bumi Indonesia (KSPMI) juga telah meminta perhatian kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka berharap  fungsi pemerintah dan hubungan industrial dapat memberikan layanan dengan memberikan keputusan atas keluhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah banyak dilakukan  perusahaan sejak hampir 2 tahun lalu dan menolak PHK yang dilakukan oleh EMP MSSA dimana pertemuan Bipartit masih berlangsung.

“Serikat pekerja juga sudah berupaya  menjaga aksi pekerja yang berpotensi menimbulkan kerugian pada perusahaan dan negara dengan mengedepankan komunikasi serta negoisasi sebagai upaya terbaik,” tandasnya.

Saat hearing dengan SKK Migas beberapa waktu lalu, SPKP meminta SKK Migas memfokuskan perhatian ke perusahaan terkait pelaksanaan PHK yang menyalahi aturan perundangan yang ada serta penyelesaian hak pekerja yang belum dibayar yang merupakan cost recovery. Atas aturan yang dilanggar, Heru mengatakan, perusahaan tidak menghargai forum bipartit yang ada sebagai forum komunikasi resmi antara wakil pekerja dan perusahaan. Perusahaan juga telah melakukan tindakan tidak patut atas permintaan penandatanganan Perjanjian Bersama (PB) pada 29 September 2017 dengan telah melampirkan antara lain: Pertama, Surat persetujuan permintaan pencairan atas jaminan hari tua dan Paklaring  (12 September 2017); Kedua, Permintaan exit clearance:

Ketiga, Pemotongan hak cuti sepihak sampai 29 September 2017; Keempat, Tidak adanya jadwal kembali bekerja bagi pekerja lapangan, Kelima, Telah memberikan informasi “pasti PHK”, setuju atau tidak setuju tetap akan dilakukan terminasi (“PHK”)  pada 29 September 2017. Perusahaan juga tidak memasukkan nama-nama pekerja yang disasar dalam proses PHK dalam ornigram baru meskipun belum ada keputusan PHK.

“Walaupun dalam PB terdapat kalimat ‘dalam keadaan sadar tanpa unsur paksaan dari pihak manapun’,  dalam keputusan Penandatanganan PB tersebut pekerja tidak dalam posisi yang benar-benar bebas dalam mengambil keputusan terbaik berdasarkan kesepakatan pekerja dan perusahaan,” ujar Heru.

Lebih jauh Heru mengatakan, kekurangan pembayaran upah Oktober 2016 sebesar 25 persen upah ditambah 1 (satu) bulan upah Agustus 2017 serta pembayaran biaya hari istirahat 2017 sebesar 1(satu) bulan upah yang belum dibayarkan dengan total lebih dari 2 bulan upah pekerja, sangatlah memberatkan kondisi keuangan pekerja. Hal ini, lanjutnya, berpengaruh pada saat pekerja memberikan keputusan atas pilihan yang sebenarnya; yakni menandatangani PB dengan pembayaran pesangon yang dicicil yang sebenarnya bukan merupakan pilihan terbaik mereka terutama yang 12 – 34 x bulan cicilan.

Menurut Heru, rencana desentralisasi EMP yang belum pernah dibicarakan dengan perwakilan serikat pekerja yakni Serikat Pekerja Kondur Petroleum (SPKP), Serikat Pekerja Korinci Bentu (SPKB) dan Serikat Pekerja EMP Tonga (SPT) tetapi sudah dimintakan persetujuan ke SKK Migas, hal ini  perlu  diwaspadai dan mendapatkan perhatian lebih khusus.

Dia juga memastikan proses desentralisasi akan menambah beban biaya pada masing-masing perusahaan yang ada saat ini. Perpindahan pekerja pada bisnis unit lain dengan tidak ada penambahan jumlah pekerja pada rencana saat ini juga perlu dicermati lebih lanjut terutama dalam rencana besarnya. “Hal Ini agar dikemudian hari tidak menjadi persoalan seperti pada EMP MSSA, di mana rasio produksi dan jumlah pekerja yang tidak rasional berujung pada PHK dengan pesangon yang dicicil hingga mendekati akhir Kontrak Wilayah Kerja – KKKS,” ujarnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, SPKP meminta agar SKK Migas menolak dan membatalkan proses PHK massal pada perusahaan. Demikian pula terhadap rencana desentralisasi, hendaknya  digali lebih dalam lagi atas kinerja perusahaan saat ini. “SKK Migas wajib memberikan rapor merah pada EMP MSSA agar tidak mencederai dan memberikan kesan negative, layaknya pembiaran dan lemahnya perlindungan pemerintah dan negara kepada pekerja migas yang telah ikut berpartisipasi dalam ketahanan migas nasional,” kata.Heru.

“Akankah kami dan rekan-rekan pekerja dalam migas harus ke luar negeri tercinta Indonesia untuk mendapatkan perlakuan yang lebih layak dan dihargai serta dimanusiakan, “diuwongke”,” tandas Heru menambahkan.

Ia juga menilai EMP MSSA dengan visi ”menjadi perusahaan publik yang memimpin dalam sektor minyak dan gas bumi Indonesia” seharusnya memberikan potret terbaik sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan pertambangan nasional. Tentunya juga harus merupakan tempat terbaik pula bagi pekerja yang merupakan anak bangsa dalam ikut mengelola migas Indonesia.

“Dengan belum dibayarnya hak-hak pekerja yang sudah pensiun hampir satu tahun, belum dibayarkannya iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Tugu Mandiri merupakan tindakan melawan aturan dan perundangan,” ujar Heru. Demikian juga penundaan upah tanpa kepastian, menurut Heru, merupakan sebagian potret diri perusahaan yang memerlukan perbaikan lebih dan lebih baik lagi, sehingga tidak terjadi  seperti peribahasa ‘Habis Manis Sepah Dibuang’, itulah kami,” tutur Heru. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*