Komisi 6 DPR Minta KPPU Investigasi Rangkap Jabatan di Pertamina

40700
Produksi Gas PHE Kuartal I 2018 Naik Dua Persen
Foto : tahuberita.com

indoPetroNews- Beberapa waktu yang lalu ramai diributkan tentang fenomena rangkap jabatan di tubuh Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejatinya rangkap jabatan tersebut bertentangan dengan visi Kementerian BUMN yaitu menjadi pembina BUMN yang profesional untuk meningkatkan nilai BUMN.

Menurut Inas N Zubir, Wakil Ketua Komisi 6
DPR-RI dari Fraksi Hanura, rangkap jabatan yang sebenarnya sudah berlangsung puluhan tahun di seantero anak perusahaan Pertamina.

“Di Pertamina terdapat banyak Holding akal-akalan di anak perusahaan-nya, dimana seorang pejabat ditempatkan di dua jabatan sekaligus yakni sebagai direktur utama di holding dan juga direktur utama di anak perusahaan,” kata Inas kepada sejumlah media, Jumat (29/9/2017) di Jakarta.

Misalnya, kata Inas, PT Pertamina Hulu Indonesia yang baru saja didirikan sebagai holding untuk blok Mahakam, direktur utama-nya adalah Bambang Manumoyoso, kemudian perusahaan ini punya anak perusahaan namanya PT. Pertamina Hulu Mahakam dan rencananya direktur utama-nya adalah Bambang Manumoyoso juga.

Sebelumnya, imbuhnya, Bambang Manumoyoso adalah Direktur Pengembangan di Holding Pertamina Hulu Energi dan merangkap juga sebagai Direktur pada anak perusahaan Pertamina Hulu Energi lain-nya. Hal ini bisa dibaca dalam Integrated Annual Report 2016. “Dan masih banyak anak-anak perusahaan Pertamina lain-nya yang dijadikan bancakan seperti itu juga,” kata Inas.

Padahal, lanjut Inas, UU No. 5 tahun 1999 melarang adanya rangkap jabatan tetapi Pertamina bergeming dan tidak mau merubah itu. “Persoalan rangkap jabatan di anak perusahaan ini menjadi temuan untuk Panja Pertamina di Komisi 6 dan kita akan minta KPPU untuk melakukan investigasi,” tegas Inas.

Patut diduga, katanya, bahwa selain adanya persaingan usaha yang tidak semestinya, maka rangkap jabatan di holding dan anak perusahaan Pertamina, diduga bertujuan juga untuk mengambil gaji dan tantiem (bonus Direksi) yang sangat besar dari Cost Recovery yg nota bene adalah Uang Negara. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*