Kondisi Keuangan PLN Aman dan Terkendali?

58300
Kementerian BUMN Rombak Jajaran Direksi PT PLN
Foto : sepulsa.com

indoPetroNews- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan bahwa kondisi keuangan PT PLN (Persero) dalam kondisi terkendali. Hal ini diungkapkan Menteri Jonan menanggapi surat Menteri Keuangan pada 19 September 2017 yang ditujukan kepada dirinya dan Meneg BUMN yang beredar secara viral di medsos, Rabu (27/9/2017).

“Kalau Kondisi keuangan PLN itu menuju lampu kuning, saya kira Menteri BUMN dan saya akan melaporkan ke Presiden dan Menteri Keuangan. Ini kondisinya aman, terkendali,” tegas Jonan, di Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir menjelaskan mengenai kondisi keuangan PT PLN (Persero). Menurutnya, kondisi keuangan PLN dalam kondisi aman dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mengenai debt service coverage ratio (DSR ratio) PLN, Sofyan menjelaskan bahwa hal tersebut adalah hal biasa dalam dunia korporasi, jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan.

“Saya juga kaget kenapa orang kaget, karena sebetulnya tidak ada yang perlu dikagetkan, itu hal yang sangat biasa, didalam ketentuan kreditur para pemberi pinjaman kadang-kadang suka bilang ‘ech kamu DSR – nya harus sekian, 1,5 kali, jadi kenapa DSR 1,5 kali kita punya kewajiban cicilan sama bunga harus didukung oleh 1,5 kali revenue (pendapatan),” ujar Sofyan.

Saat ini PLN mempunya plafon Rp 30 triliun pinjaman yang setiap saat dapat digunakan termasuk untuk membayar hutang. “Kita punya plafon 30 sekiian triliun buat pinjam setiap saat bisa bayar, kita punya subsidi tagihan tahun tertunda ada sekitar Rp 18 triliun dan yang tahun ini bisa Rp 51 triliun. “Orang” kaya PLN itu,” pungkas Sofyan.

Selanjutnya, mengenai surat Kementerian Keuangan, Sofyan mengatakan bahwa hal itu biasa karena setiap tahun PLN biasa menerima masukkan dari Kementerian Keuangan. ” Kementerian Keuangan biasa mengingatkan kita, memang biasa itu cuma biasanya disampaikan secara lisan. Hati-hati ya Pak Dirut jangan sampai nanti rationya turun dari 1,5, iya sudah begitu saja,’ ujar Sofyan.

Direktur Keuangan PT PLN (Persero), Sarwono Sudarto menambahkan, Utang PLN itu selama tiga tahun ini sebanyak Rp 58 triliun, tetapi investasi yang didapat PLN untuk periode yang sama sebesar Rp 145 trilun artinya dana PLN lebih besar daripada hutangnya sendiri. “Semua utang PLN dibayar on time ga ada yang ditunda, kalau menurut saya itu hanya mengingatkan saja, kita anggap itu normal saja, hati-hati ya kamu jalan, kan begitu saja, itu wajar saja,” ujar Sarwono.

PLN, lanjut Sarwono, telah merencanakan pembayaran hutang hingga tiga puluh tahun kedepan. “PLN sudah merencanakan pembayaran hutangnya tidak hanya tahun depan, namun hingga tiga puluh tahun kedepan itu sudah diproyeksi. Jadi begitu kita punya hutang, jatuh temponya kapan, bunganya kapan kami punya likuiditas rescue, kita jaga. Jadi kekhawatiran gagal bayar itu tidak ada,” tutup Sarwono.

Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia ( CERI) Yusri Usman, Surat Menteri Keuangan pada 19 September 2017 yang ditujukan kepada Menteri ESDM dan Meneg BUMN terkesan sebagai “akal bulus”. “Terkesan PT PLN meminjam tangan Menkeu untuk menekan Menteri ESDM. Tujuannya mudah dibaca agar Menteri ESDM segera mengatur harga energi primer (batu bara) untuk pembangkit listrik. Karena sebelumnya Menteri ESDM tidak mau begitu saja mengabulkan usulan PLN untuk menetapkan harga baru batu bara,” kata Yusri kepada sejumlah media, Kamis (28/9/2017) di Jakarta. Menteri ESDM malah meminta PLN lebih dulu melakukan efisiensi sebelum membahas harga baru batu bara.

Disyaratkan oleh Jonan kepada PLN, ungkap Yusri, agar terlebih dahulu melakukan efisiensi, yaitu menekan biaya perawatan pembangkit dan jaringan, menekan overhead yang tidak perlu dan menekan harga beli energi primer seperti harga batubara, gas dan diesel.

Tentu saja, lanjut Yusri, akibat sikap tegas Jonan telah membuat Sofyan Basir, Dirut PLN kelabakan dengan  kebijakan tersebut, lalu melambung ke Menkeu dengan menjual isu  proyek 35 GW terancam.

“Bila mencermati poin 4 surat Menkeu, jelas arahnya; agar Menteri ESDM segera mengatur tarif batu bara sesuai kemauan PLN. Padahal persoalan sebenarnya adalah PLN yang tidak efisien, yang mengakibatkan kondisi keuangan PLN tidak sehat,” tandasnya.

Menurutnya, semua ini terjadi karena Dirut PLN yang ngotot bahwa semua skema proyek IPP harus menyertakan IP or PJB sebagai pemegang saham, tentu saja akan menambah konsolidasi utang PLN. Padahal kalau IPP murni, yang dijamin PLN  hanya tagihan untuk membayar listrik yang dihasilkan. Hutang proyek keseluruhan merupakan “on project financing basis”. Jadi tidak ada pengaruhnya langsung  ke keuangan  PLN. “Sikap itu akan dibaca publik itulah, bankir skala KUD yang mengurusi proyek dengan struktur pembiayaan yang komplek.

Persoalan ini tentu akan membahayakan, yaitu timbulnya ketidak percayaan pemberi pinjaman kepada PLN atas ” bond ” yang sudah ditebitkan dengan jaminan pemerintah akan mengalami gagal bayar bisa mencapai Rp 700 triliun,” imbuhnya.

Untuk itu, kata Yusri, Kementerian BUMN perlu segera melakukan langkah peremajaan di PLN dengan menempatkan orang-orang yang mengerti soal financial engineering. “Kalau hal ini tidak segera dilakukan  maka tidak mustahil PLN akan  menjadi Perusahaan Lillin Negara,” tegasnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*