Birokrasi Perizinan Hulu Migas Belum Efisien

28000
Birokrasi Perizinan Hulu Migas Belum Efisien
istimewa

indoPetroNews- Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) sejatinya adalah kegiatan pemerintah. Dari semua dasar hukum yang ada, telah menjadi kesepakatan bahwa hal tersebut (kegiatan hulu migas) menjadi kegiatan pemerintah. Apa cirinya?

Aset dari kegiatan usaha hulu migas bukan milik dari para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) tetapi menjadi aset dan milik pemerintah. “Bahkan dengan sistem Gross Split, PHE ONWJ harus menyewa aset.

Artinya itu bukan aset PHE ONWJ tapi aset dan milik negara,” kata Didik Setyadi, Kadiv Formalitas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKMigas) dalam acara Sharing Session & Forum Group Discussion tentang Rencana Penajaman Kegiatan Prioritas Kedaulatan Energi Pantauan Kantor Staf Presiden terkait Rencana Aksi Presiden  RI Tahun 2018, yang diselenggarakan pada Kamis (14/9/2017) di Jakarta. Ketika asetnya menjadi milik negara maka selayaknya diperlakukan seperti kegiatan negara.

Menurut Didik, bila kegiatan usaha hulu migas merupakan kegiatan negara  (hanya ada di Indonesia) negara kalau mau melakukan sesuatu minta izin.

Dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 mengenai pengadaan tanah bagi kepentingan umum, telah dirombak. Hasilnya adalah tidak adanya izin lokasi tapi diganti dengan penetapan lokasi.

Apa beda keduanya? “Kalau izin itu sifatnya larangan. Sedang penetapan lokasi bukan norma larangan,” papar Didik. Pemerintah yang melaksanakan kegiatan untuk kepentingan umum tidak dilarang untuk membangun kepentingan umum di wilayah negaranya. Dan tidak perlu mengajukan izin lokasi tapi cukup melalui penetapan lokasi.

“Ini yang perlu disuarakan. Bila kegiatan usaha hulu migas merupakan bagian dari kepentingan umum dan menjadi kegiatan negara maka seharusnya pemerintah tinggal menetapkan saja aturan-aturan yang diberlakukan bagi kegiatan tersebut. Tapi tidak dengan mekanisme pengajuan permohonan,” kata Didik.

Selama ini, katanya, diajukan dengan mekanisme pengajuan permohonan. Misalnya, ketika ada sebuah Kontraktor KKS mengurus izin memakai kawasan hutan, maka tahapan awal yang dipersyaratkan adalah pengajuan rekomendasi dari gubernur. “Persyaratan berkas-berkasnya segepok,” ujar Didik, sembari kedua tangannya memperagakan ketebalan berkas-berkas persyaratan.

Lalu oleh gubernur diberikan disposisi pada Dinas Kehutanan atau Dinas ESDM setempat serta pada UPT Kementerian Kehutanan (BPKH). Setelah rekomendasi Gubernur keluar, dilanjutkan izinnya ke pusat (BKPM).

“Kita bawa lagi berkas-berkas persyaratan segepok. Ini terjadi karena prosedurnya dibuat segitu birokratisnya dari level bawah hingga ke atas, yang bersifat administratif,” tegasnya. Karena itu, imbuhnya, tidak berlebihan bila dikatakan perizinan hulu migas belum efisien. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*