Dana Subsidi Energi ke Program Produktif

13100
KESDM Jajaki Pengembangan Energi Arus Laut
Foto : katadata.co.id

indoPetroNews- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sejak 1 Januari 2015, mengambil langkah untuk secara resmi mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium. Dengan berlakunya kebijakan tersebut, penentuan harga premium mengacu pada fluktuasi harga minyak dunia yang dievaluasi pada periode tertentu, namun tetap ditetapkan oleh pemerintah sesuai Undang-Undang.

“Pemerintah mempertimbangkan bahwa sebelumnya subsidi BBM jenis premium dinilai tidak tepat sasaran. Subsidi tersebut lebih banyak di konsumsi oleh masyarakat mampu, bukan masyarakat miskin dan rentan miskin,” kata Ignasius Jonan, Menteri ESDM kepada wartawan, Rabu (13/9/2017) di Jakarta.

Ditambah lagi, katanya, besaran subsidi BBM jenis premium terus menyedot Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan mengambil oportunitas untuk belanja produktif yang lain.

Tentu, kondisi ini tidak sejalan dengan upaya Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo yang ingin menggenjot sektor produktif melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan. Sehingga, kebermanfaatan pengalihan subsidi dapat dirasakan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.

“Arah subsidi energi dalam APBN harus turun, untuk pembangunan yang adil dan merata,” kata Menteri Jonan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Ego Syahrial. Ia menjelaskan pemerintah konsisten mengalihkan dana subsidi energi ke program yang lebih produktif. “Pemerintah ini konsisten untuk mengalihkan anggaran yang memang tidak produktif menjadi anggaran yang lebih produktif. Itu selalu konsisten,” tegas Ego.

Tercatat, besaran angka subsidi BBM terus membengkak dari tahun 2009 hingga 2014. Pada tahun 2014, subsidi BBM sebesar Rp191 triliun. Kemudian menyusut menjadi Rp43,9 trilun (2015) dan Rp18,7 triliun (2016). Terjadi penurunan subsidi sebesar Rp172,3 triliun dari tahun 2014 ke 2016. Besaran angka ini yang dialihkan untuk pembangunan yang berkeadilan di berbagai sektor prioritas.

Total, pemerintah berhasil menekan penurunan susidi energi (BBM, LPG, Listrik) sekitar 64% atau Rp 419 triliun dalam dua tahun terakhir (2015-2016) dibandingkan periode 2 tahun sebelumnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*