Pengembangan Lapangan Migas Frontier Onshore Peroleh Insentif Lebih

37100
Masyarakat Sipil Desak Penanganan Pengeboran Ilegal Sumur Tua Dilakukan Komprehensif
Foto: istimewa

indoPetroNews.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberikan insentif lebih pada pengembangan lapangan hulu minyak dan gas bumi (migas) frontier di darat. Apa alasannya?

“Pengembangan lapangan frontier, yang baru, untuk offshore dibandingkan dengan lapangan  didarat, yang juga frontier, kelihatannya  didarat yang lebih mahal dibanding di laut,” kata Arcandra Tahar, Wakil Menteri (Wamen) ESDM kepada wartawan, Senin (11/9/2017) di Jakarta. Karenanya, akan diberikan insentif lebih.

Menurutnya, dari model yang dimiliki trend of returnnya setidak-tidaknya sama dengan cost recovery. Bahkan lebih dari cost recovery.

Diketahui, Kementerian ESDM  telah menyosialisasikan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Penataan regulasi ini dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi hulu migas.

“Kita sudah mendengar banyak masukan. Tim kita bentuk ulang. Masukan mana yang reasonable untuk ditindaklanjuti, munculah beberapa model. Model tersebut banyak masukan baik dari IPA (Indonesia Petroleum Association), termasuk World Bank, juga dari beberapa konsultan lainnya,” ungkap Arcandra.

Pada kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi dengan skema Gross Split, biaya operasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor. Tidak seperti kontrak bagi hasil skema cost recovery, dimana biaya operasi (cost) pada akhirnya menjadi tanggungan pemerintah. Dengan demikian maka Kontraktor akan terdorong untuk lebih efisien karena biaya operasi merupakan tanggung jawab Kontraktor.

Wamen Arcandra berharap perubahan  atas Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dapat menambah minat para investor. Selain itu dia juga mengutarakan masalah perpajakan yang banyak diperbincangkan oleh para kontraktor juga akan dibicarakan pada minggu ini. “Perpajakannya seperti apa itu yang akan dibicarakan,” tandasnya.

Dia juga menyatakan bahwa untuk skema Gross Split yang sudah ditandatangani itu memakai sistem yang sudah ada sebelumnya. “Ini berlaku ke depan, yang sudah ada baru PHE ONWJ,” ujar Wamen.

Sebagai catatan, Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017 tidak mengubah komponen dasar bagi hasil (base split). Besaran bagi hasil awal untuk minyak bumi yang menjadi bagian negara sebesar 57 persen, sisanya 43 persen untuk kontraktor. Sedangkan bagian negara dari gas bumi sebesar 52 persen dan sisanya sebesar 48 persen menjadi hak kontraktor. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*