Ajaib, Lawatan Jokowi ke Singapura Berbuntut Impor LNG dari Traders

Ajaib, Lawatan Jokowi ke Singapore Berbuntut Impor LNG dari Traders
Foto: inilah.com

indoPetroNews- Kunjungan Kenegaraan Presiden Joko Widodo bersama rombongan terdiri dari Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Mensekneg Pratikno dan Mendikbud Muhajir Effendi serta Menlu Retno Marsudi pada 6 September 2017 dalam rangka menghadiri Perayaan 50 Tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Singapore. Tidak dinyana ternyata berbuah kesepakatan kontrak HOA suplai gas cair (Liquefied Natural Gas / LNG) antara PLN dengan  traders Singapore yaitu Keppel Offshore and Marine dan Pavilion Gas. Begitulah berita yang dirilis oleh berbagai media Singapore.

Kontrak kesepakatan Heads Of Agreement  (HOA) itu menyatakan bahwa Keppel Offshore dan Pavilion Gas akan mensuplai kebutuhan LNG dengan kapal LNG ukuran kecil untuk PLTGU kapasitas 25 MW sampai dengan 100 MW untuk wilayah bagian barat Indonesia, seperti dikatakan CEO Pavilion Energy Ltd Seoh Moon Ming di Singapore.

“Berita penandatangan kesepakatan HOA itu ternyata sepi dari pemberitaan media dalam negeri. Mungkin bisa jadi kegiatan itu dianggap sebagai “aib tata kelola migas nasional”, akan tetapi sebaliknya “rame” diberitakan oleh media Singapore, karena dianggap prestasi luar biasa,” kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman kepada media, Selasa (12/9/2017) di Jakarta. Ironisnya,  cukup sekelas trader, yang tidak punya sumber gas bisa menundukkan negara besar penghasil gas.

Sebenarnya rakyat Indonesia telah mendengar kegiatan tersebut, yaitu bermula dari kedatangan delegasi perusahaan Keppel Offshore and Marine Ltd  di Kantor Kemenko Kemaritiman pada 15 Agustus 2017 antara Menko Kemaritiman dengan CEO Keppel Offshore Marine dengan Direktur Perencanaan PLN dan dihadiri Dirjen Migas Ego Syahrial. Pertemuan tersebut ajang penjajakan suplai LNG untuk kebutuhan PLN di wilayah Kepri dan Natuna. Informasi itu merebak ke publik. Bahkan sempat membingungkan dan dan menimbulkan tanda tanya besar, bagaimana mungkin perusahaan trader yang mempunyai storage LNG di negara yang tak ada sumber gasnya bisa menjual murah LNG dari LNG milik bagian negara, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) dan Pertamina serta PGN.

Anehnya lagi, kata Yusri, saat mendadak di tikungan terakhir muncul sebuah perusahaan Pavilion Energy Ltd  yang baru didirikan tahun 2012 bisa ikut terlibat dalam HOA tersebut. Sebab selama ini perusahaan tersebut tidak pernah terungkap ke khalayak  Indonesia.

“Kontrak impor LNG inipun bisa menjadi mulus karena mendadak juga Kementerian ESDM merevisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2017 pada 30 Januari 2017 yang baru seumuran jagung menjadi Permen ESDM Nomor 45 Tahun 2017 pada 25 Juli  2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Listrik,” ungkap Yusri. Dalam peraturan ini pasal 8 ayat 2 tertulis, ‘Dalam hal PT PLN atau BUPTL tidak dapat gas bumi melalui pipa di pembangkit tenaga listrik (plant gate) dengan harga paling tinggi 14,5% dari harga ICP (Indonesian Crude Price), sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka PT PLN dan BUPTL (Badan Usaha Pembangkit Tenaga Listrik)  dapat melakukan point 2 ” dalam hal terhadap harga LNG domestik di plant gate sama dengan harga LNG impor, PT PLN wajib membeli LNG dari dalam negeri. Artinya PLN bisa membuktikan bisa mendapat harga impor lebih murah 1 sen dollar Amerika dari harga LNG dalam negeri, maka mereka bisa melakukan impor LNG.

Menurut Yusri, saat     IGN Wiratmaja Puja menjabat Dirjen Migas mengatakan berdasarkan neraca gas Kementerian ESDM yang akan direvisi atas keluarnya produksi lapangan Jangkrik blok Muara Bakau dan Train 3 blok Tangguh, maka pemerintah tidak melakukan impor LNG hingga tahun 2020. Alasannya ada sekitar 16 – 18 kargo LNG belum terserap oleh pasar yang akan dialokasikan untuk kepentingan domestik. Sekadar catatan, pada tahun 2016 ada sekitar 66 kargo LNG tidak terserap. Pada tahun 2017 akan meningkat terus kargo LNG yang tidak terserap sehingga sebagian besar bisa diekspor.

“Publik semakin bingung dengan sikap Menko Kemaritiman yang terus mendorong PLN merealisasikan kerjasama suplai LNG antara traders Singapore dengan PLN dengan alasan harganya lebih murah,” kata Yusri. Padahal di dalam negeri masih ada 18  kargo LNG bagian negara yang belum jelas terserap kemana.

Dia menegaskan, seharusnya ekses kargo LNG dari Blok Tangguh dan Blok Muara Bakau merupakan DMO yang harus dibeli PLN dengan harga minimal sama dengan harga impor LNG. Artinya, lanjut Yusri, PLN membeli dengan harga MOPS.

Apalagi bila dikaitkan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang menginginkan harga gas dihulu harus bisa murah dan  dibawah USD 6 per MMBTU agar bisa bersaing industri yang berbahan baku gas.

Lebih jauh Yusri mengungkapkan bahwa kontrak PLN dengan traders Singapore tidak dalam bentuk “longterm contract” tetapi “spot deal”. Hal ini, tentu untuk melindungi PLN apabila kemudian hari harga LNG naik seiring naiknya harga minyak mentah dunia.

“Apabila harga impor LNG lebih mahal maka pak Menko dan  Direksi PLN akan bernasib sama dengan direksi lama akan rajin mondar mandir ke kantor penegak hukum,” tegasnya. Artinya, kata Yusri, mafia migas tetap berjaya dengan selubung baju baru dibalik revisi Permen ESDM. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*