Draft Permen Keuangan Joint Audit Hulu Migas Segera Selesai

7300
Draft Permen Keuangan Joint Audit Hulu Migas Segera Selesai
istimewa

indoPetroNews- Audit industri hulu minyak dan gas bumi (migas) akan menggunakan pendekatan audit bersama, yaitu Audit industri hulu minyak dan gas bumi (migas) akan menggunakan pendekatan audit bersama, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dirjen Pajak dan SKK Migas. Hal tersebut disampaikan oleh Parulian Sihotang, Deputi Keuangan dan Monetesisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) saat menyampaikan sambutan dalam acara Workshop – Focus Group Discussion Pelaksanaan PSC Section Books and Accounts and Audits dan PSC Section Consultation and Arbitration, yang diselenggarakan pada Senin (11/9/2017) di Jakarta.

Acara ini turut dihadiri oleh Deputi Akuntan Negara BPKP; juga Bapak Iyus selaku Direktur Pengawasan Usaha Perminyakan; Ibu Hely selaku Kasubdit di Direktorat Pengawasan Usaha Migas; Taslim Z Yunus selaku Pengawas Internal SKK Migas, Sampe L. Purba selaku Tenaga Ahli SKK Migas,  serta para perwakilan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) maupun auditor dari SKK Migas.

Parulian berharap keluhan-keluhan selama ini di industri yang sangat berat dihadapi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS), yaitu adanya multiple audit dari berbagai instansi aiditors telah mendapat cukup penting dalam Peraturan Pemerintah 27/2017.

“Tidak lama lagi akan ada Permen Keuangan tentang joint audit dan sudah beberapa kali pertemuan tripartit antara SKK Migas, Dirjen Pajak dan BPKP,” kata Parulian. Pihaknya berharap pada awal September 2017 sudah ada draftnya.

“Kita harap jangan lewat September ini. Industri hulu migas menantikan langkah-langkah ke depan untuk mendorong adanya pemeriksaan bersama ini,” katanya.

Pihaknya juga mengetahui bahwa dalam draft Permen Keuangan tersebut bahwa penyelesaian temuan melalui arbitrase sesuai dengan yang diamanatkan di section consultation arbitration juga akan digunakan sebagai pendekatan.

“Saya kira akan membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian yang disepakati oleh para pihak. Arbitrase saya kira juga akan dianut dalam peraturan tentang audit bersama,”  tandasnya.

Lebih jauh Parulian mengemukakan bahwa Komisi Pengawas SKK Migas pada bulan lalu, secara khusus disampaikan bahwa tindak lanjut temuan dari BPKP yang banyak mengalami kemajuan. “Ada 5 Triliun dari 17 Triliun. Kami mengapresiasi penurunan ini,” ujar Parulian.

Dia juga mendorong upaya-upaya menindaklanjuti temuan yang semakin intensif karena menjadi perhatian khusus dari Menteri ESDM selaku Ketua Umum Komisi Pengawas SKK Migas. “Beliau -Menteri ESDM-juga menugaskan kami untuk secepat mungkin menyelesaikan temuan-temuan yang masih dipending,” katanya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*