Menggugat Tender Pengadaan BBM PSO

19900
Premium Jadi Primadona Rakyat Jelata
Foto : merdeka.com

Menggugat Tender Pengadaan BBM PSO

indoPetroNews- Setiap tahun, untuk 2017, tender Bahan Bakar Minyak (BBM) Public Service Obligation (PSO) akan dilakukan untuk   penyediaan dan distribusi BBM bagi tahun 2018. Tender biasanya berlangsung pada tahun sebelum tahun pelaksanaan, dan prosesnya antara lain merujuk kepada beberapa variable RAPBN yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR.

Proses tender BBM PSO dilakukan merujuk pada UU Migas No.22/2001, PP No.36/2004 dan Peraturan BPH Migas No.09/P/BPH Migas/XH/ZOOS. “Memperhatikan berbagai pertimbangan dan fakta di lapangan, kebijakan dan peraturan yang telah berlaku bertahun-tahun ini mungkin perlu di review,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara dalam satu diskusi dengan  tema “Menyoal Kebijakan Tender untuk Penyediaan BBM PSO,” yang diselenggarakan pada Rabu (6/9/2017) di Restoran Pulau Dua, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta.

Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut, Komaidi Notonegoro dari Reforminer Institute,
Salamuddin Daeng dari AEPI, Herry Firdaus dari INDEF dan Djoko Edhi Abdurrahman, Indonesia Tax Watch.

Menurut Marwan, untuk memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang lebih baik, dapat saja kebijakan dan peraturan tersebut dirubah dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu;

Pertama, kata Marwan, perlu disadari pengadaan BBM adalah kegiatan strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. “Sesuai Pasal 33 UUD 1945 seharusnya kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang dikuasai negara,” katanya. Untuk itu pengelolaannya pun harus dilakukan oleh BUMN, bukan oleh swasta, walaupun swasta hanya terlibat dalam pengadaan BBM di wilayah terbatas tertentu yang volumenya tidak signifikan.

Kedua, lanjut Marwan, pengadaan BBM PSO merupakan penugasan oleh pemerintah, sehingga sangat tidak relevan jika pelaksanaan tugas-tugas negara dan kepentingan strategis bangsa serta orang banyak justru dilakukan oleh perusahaan swasta, mengingat negara telah memiliki perangkat berupa perusahaan (yakni BUMN) untuk melaksanakannya.

Ketiga, imbuh Marwan, harga BBM PSO ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan yang diterbitkan secara rutin/berkala (per 3 bulan), sesuai formula yang juga telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah, yakni Perpres No.I91/2014. Dengan kondisi demikian, menjadi tidak relevan jika proses pengadaan dan penetapan harganya dilakukan melalui proses tender.

Keempat, kata Marwan, seperti diketahui, dalam formula harga BBM, minimal ada 2 variable yang dapat berubah setiap saat. Perubahan nilai variable tersebut berada di luar kontrol BUMN/korporasi atau pemerintah sekalipun untuk mengendalikannya, yakni nilai tukar US$/Rp dan harga minyak dunia. Dalam kondisi harga minyak dunia yang mungkin dapat meningkat 15% atau 25% dibanding harga tersebut saat penawaran tender dilakukan, maka BUMN/Pertamina harus menanggung kerugian yang sangat besar, karena harga dijamin tidak boleh berubah selama 1 tahun, yaitu sesuai harga saat tender dimenangkan.

Kelima, lanjut Marwan, sesuai dengan UU No.19/2003 tentang BUMN, dalam menjalankan bisnisnya, seluruh BUMN tidak boleh merugi. “Dengan sistem tender BBM PSO yang berlaku, sesuai butir keempat di atas, BUMN sangat potensial untuk merugi jika terjadi kenaikan harga minyak dunia yang signifikan,” tandasnya. Hal ini dapat menjadi “temuan” bagi penegak hukum di belakang hari, dan manajemen BUMN rawan untuk dipidanakan.

Keenam, lanjut Marwan, dalam pengadaan Elpiji 3 kg, pemerintah juga menerapkan pola penugasan kepada BUMN. Namun proses pengadaan barang strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak tersebut tidak dilakukan melalui tender yang melibatkan perusahaan-perusahaan swasta. Hal ini memang kebijakan yang benar dan relevan karena sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Karena status BBM PSO hampir sama dengan Elpiji 3kg, maka sudah sepantasnya proses pengadaannya pun sama, yakni dilakukan tanpa harus melalui proses tender.

Ketujuh, imbuh Marwan, selama ini berdasarkan partisipasi swasta dalam proses tender dan kemampuannya untuk mewujudkan hasil tender, ternyata hanya Pertamina-lah yang mampu menjalankan sepenuhnya berbagai persyaratan tender dan misi penugasan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kedelapan, kata Marwan, pemerintah dan DPR dapat mereview kembali apa latar belakang dan hal-hal yang menjadi motif diberlakukannya proses tender untuk pengadaan BBM PSO.

Terlepas dari berbagai pertimbangan yang tidak favourable terhadap kebijakan skema tender BBM PSO di atas, bisa saja terdapat manfaat yang signifikan jika proses tender tetap dilakukan. “Sejauh ini, sesuai fakta-fakta di lapangan, IRESS belum melihat jika kebijakan pengadaan BBM PSO melalui tender lebih baik dibanding pengadaan tanpa tender, terutama karena pengadaanya adalah merupakan penugasan oleh pemerintah,” tegas Marwan.

Pihaknya, kata Marwan, meyakini kebijakan tender pengadaan BBM PSO sudah waktunya untuk direvisi atau dibatalkan. Beberapa hal penting yang mendasari sikap tersebut adalah karena merupakan amanat konstitusi, penugasan oleh pemerintah, penetapan harga oleh pemerintah, BUMN tidak boleh merugi. Karena pengadaan Elpiji 3kg bersifat penugasan telah berlangsung tanpa tender, maka pengadaan BBM PSO mestinya juga dilakukan tanpa melalui proses tender. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*