Gross Split Bawa Bisnis Hulu Migas Lebih Sederhana dan Akuntabel

35400

Gross Split Bawa Bisnis Hulu Migas Lebih Sederhana dan Akuntabel

 

indoPetroNews– Proses bisnis dalam industri hulu minyak dan gas bumi (Migas) sejatinya tidak dicurigai karena sektor ini menjadi strategis bagi upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan bangsa. Pasalnya, bisnis ini telah memiliki mekanisme internal secara ketat berikut pengawasannya.

Apalagi, pemerintah saat ini telah menetapkan regulasi baru; Gross Split sebagai pengganti skema PSC Cost Recovery. Menurut Sampe L Purba, Tenaga Ahli Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), skema Gross Split mendorong bisnis proses kontraktor hulu Migas (Kontraktor Kontrak Kerja Sama/Kontraktor KKS) dan SKK Migas menjadi lebih sederhana dan akuntabel.

“Tujuan skema Gross Split memang untuk menyederhanakan proses bisnis hulu Migas,” kata Sampe, dalam satu diskusi bertajuk PSC, Cost Recovery dan Gross Split pada Jumat malam (25/8/2017) di Jakarta.

Selain itu, skema ini juga mendorong usaha eksplorasi dan eksploitasi yang lebih efektif dan cepat.

Menurut Sampe, sistem Gross Split pun mendorong para kontraktor Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan industri penunjang Migas untuk lebih efisien sehingga lebih mampu menghadapi gejolak harga minyak dari waktu ke waktu. “Sejak 2014 harga minyak mentah dunia mengalami penurunan dari 100 USD per barel menjadi 47 USD per barel,” kata Sampe.

Dia juga mengutarakan Gross Split ini pun diharapkan dapat mendorong bisnis proses kontraktor hulu Migas (KKKS) dan SKK Migas menjadi lebih sederhana dan akuntabel. “Sistem pengadaan (procurement) dan perdebatan yang terjadi selama ini menjadi lebih jelas,” paparnya.

Disamping itu, lanjutnya, Gross Split dapat mendorong Kontraktor KKS untuk mengelola biaya dan investasinya dengan berpijak kepada sistem keuangan korporasi bukan sistem keuangan negara.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, skema Gross Split mendorong entrepreneurship atau kewirausahaan. Kontraktor KKS dapat melakukan sistem pengadaaan sendiri, tidak diatur oleh Pemerintah.

“Semua kontraktor migas itu bisa melakukan sistem pengadaaan sendiri yang tidak ikut diatur oleh pemerintah. Jadi silahkan saja, saya yakin akan mempercepat proses,” kata Jonan.

Sebagai contoh, dengan skema bagi hasil cost recovery, maka setiap pengadaan harus mendapat izin dari SKK Migas yang tentunya juga memerlukan waktu hingga akhirnya menjadi tidak efisien. ” Istilahnya begini, mau pengadaan oil tangki minta izin Pak Amien (Kepala SKK Migas), nunggu. Nanti Pak Amiennya pergi, nunggu. Padahal barangnya sudah diajukan Kontraktor KKS. Saya yakin prosesnya lama sekali,” tambah Jonan.

Manfaat skema Gross Split lainnya,
pemerintah mendorong semua Kontraktor KKS yang akan mendapat konsensi merupakan wilayah kerja Kontraktor KKS yang paling efisien. Tidak ada lagi bagi-bagi konsesi. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*