Tidak Semua Kontraktor Migas Harus Lewati 373 Pengurusan Perizinan

37100
Birokrasi Perizinan Hulu Migas Belum Efisien
istimewa

Tidak Semua Kontraktor Migas Harus Lewati 373 Pengurusan Perizinan

indoPetroNews- Nyaris setiap fase dalam proses kegiatan produksi hulu minyak dan gas bumi (Migas) tidak lepas dari rantai perizinan. Dari survei, fase eksplorasi hingga paska operasi tidak bisa lepas dari perizinan. Berapa jumlah proses pengurusan perizinan yang harus dilalui oleh pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS)?

“Dulu kita menghitung ada 341 perizinan. Tapi setelah Divisi Formalitas terbentuk, kita coba kaji lagi. Nyatanya bukan 341 proses perizinan tetapi malah nambah menjadi 373 pengurusan perizinan,” kata Didik Setyadi, Kepala Divisi (Kadiv) Formalitas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Selasa (22/8/2017) di Jakarta. Kendati demikian, tidak semua Kontraktor KKS akan menghadapi proses pengurusan sebanyak 373.

Hal itu, lanjut Didik, semuanya tergantung dari kompleksitas persoalan yang dihadapi Kontraktor KKS. “Kontrak KKS yang lokasinya kebetulan di pinggir atau pipanya yang ke laut, ke darat atau ada yang melintasi jalan atau rel kereta api. Dengan kompleksitas ini pihak Kontraktor KKS akan ketemu dengan 737 pengurusan perizinan,” papar Didik. Kalau tidak sampai melintasi jalan atau rel kereta api atau tidak berada di kawasan hutan maka jumlah pengurusan perizinannya tidak sampai 373. Saat ditanyakan contoh Kontraktor KKS yang hingga 373 pengurusan perizinan, Didik menyebut Blok Cepu.

Lebih jauh Didik menjelaskan bahwa tidak sedikit duplikasi proses maupun substansi perizinan yang harus diurus, yang sebetulnya bisa digabung-gabung. Dia menyatakan  persyaratan administratif yang terlampau banyak, misalnya saat pihaknya menyelenggarakan workshop tentang alih kelola Total ke PHE pada Desember 2016 itu terdapat 9000 lembar dokumen yang bercampur-campur antara pihak Total, PHE dan SKK Migas.

Didik juga tidak menampik bahwa ada pihak yang mengkomplain bahwa banyaknya pengurusan itu bukan izin tapi rekomendasi atau persetujuan. “Kalau kita omong izin itu bukan izin. Tapi kalau kita ngomong “perizinan” maka perizinan itu menyangkut segala macam, yang prosesnya melalui permohonan kemudian dilakukan kajian atau pembahasan hingga kemudian diberikan persetujuan. Itulah namanya perizinan,” tutur Didik. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*