Apapun Bentuk SKK Migas Tidak Masalah, Asal Pertamina Jadi NOC

105700
Apapun Bentuk SKK Migas Tidak Masalah, Asal Pertamina Jadi NOC
istimewa

Apapun Bentuk SKK Migas Tidak Masalah, Asal Pertamina Jadi NOC

 

indoPetroNews- Revisi Undang-undang (UU) Migas Nomor 22 Tahun 2001 sejatinya memasukkan lembaga Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) ke dalam Pertamina. Namun yang saat ini dibahas dan berkembang DPR, SKK Migas menjadi badan tersendiri, yaitu Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.

Menurut Khalid Syerazi, pengamat Migas dari Nahdhatul Ulama (NU), idealnya SKK Migas dimasukkan ke Pertamina. “Pertamina akan powerful dan menjadi NOC,” kata Khalid, seusai acara Talk Show Pra Munas ke 10 KAHMI 2017 dengan tajuk “Badan Usaha Khusus (BUK) Migas Dalam Revisi UU Migas Untuk Apa?” pada Rabu (23/8/2017) di Jakarta. Selama ini Pertamina diperlakukan sama dengan perusahaan migas asing. Padahal Pertamina perusahaan milik negara.

Kuasa usaha pertambangan, ungkap Khalid seharusnya diserahkan pada Pertamina. Sedangkan kuasa pertambangan ada di negara/pemerintah.

Hal berbeda diutarakan oleh Agus Pambagyo, Pengamat Kebijakan Publik. Agus justru tidak mempersoalkan bentuk dari kelembagaan migas yang akan menjadi kepanjangan tangan dari negara. “Mau bentuknya apa pun tidak ada persoalan. Yang penting perusahaan energi  milik negara berdaya,” katanya. Dengan ungkapan lain, Agus menyatakan, “Bagaimana Pertamina jadi National Oil Company (NOC), ini yang utama. Apa pun bentuk SKK Migas nantinya asalkan sesuai dengan konstitusi”.

Seperti diketahui, saat ini revisi UU Migas 22/2001 tengah digodok di Gedung DPR. Komisi VII DPR RI sejak awal Juni 2017 telah secara resmi mengajukan draf revisi Rancangan Undang-Undang No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Salah satu poin penting yang ada di dalamnya adalah pengajuan PT Pertamina (Persero) menjadi Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Badan khusus ini akan mengelola penuh, sektor migas nasional.

Dalam draf RUU Migas pasal 44 ayat 1 menyebutkan, BUK Migas merupakan badan usaha yang dibentuk secara khusus berdasarkan undang-undang. BUK bertanggungjawab ke Presiden.

Selain itu, BUK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki, Unit Hulu Operasional Mandiri, Unit Hulu Kerjasama, Unit Usaha Hilir Minyak Bumi dan Unit Usaha Hilir Gas Bumi.

Dalam RUU Migas itu, BUK Migas akan diberikan lex specialis. Yaitu, hak kerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) akan diberikan kepada BUK Migas. Jadi, bukan lagi melalui pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan menyatakan, Komisi VII memang mengusulkan melalui RUU tersebut sub sektor migas supaya dikelola oleh satu badan usaha khusus.

“Kami belum ketemu nama yang spesifik, tetapi kita sepakat substansinya bahwa kita ingin mengembalikan pengelolan di sektor migas ini sesuai dengan UUD 1945,” terangnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*