Penyediaan Lahan dan Perizinan Hulu Migas Belum Efisien

87700
Birokrasi Perizinan Hulu Migas Belum Efisien
istimewa

Penyediaan Lahan dan Perizinan Hulu Migas Belum Efisien

 

indoPetroNews- Masalah penyediaan lahan dan perizinan dalam industri hulu minyak dan gas bumi (Migas) masih belum efisien. Hal tersebut mengemuka dalam sambutan Taslim Z Yunus, Pengawas Internal Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada acara Sharing Session
Tentang Penyediaan Lahan dan Perizinan Untuk Eksplorasi dan Eksploitasi. Acara tersebut dilaksanakan pada Selasa (22/8/2017) pukul 09.00 – 15.00 WIB di Gedung City Plaza, Lt. 9 Hall A, Jl. Gatot Subroto Jakarta.

Salah satu indikator ketidakefisienan penyediaan lahan dan perizinan, kata Taslim, adalah rantai birokrasi yang masih panjang. “Ini tentu menganggu proses terselenggaranya industri hulu migas,” katanya.

Sementara Didik Setyadi, Kepala Divisi (Kadiv) Formalitas SKK Migas menjelaskan tentang kondisi perizinan hulu migas.

“Untuk seluruh fase kegiatan terdapat 373 kali proses pengurusan perizinan,” kata Didik Setyadi. Selain itu, terdapat 19 kementerian dan lembaga yang harus dihubungi secara terpisah-pisah.

Menurut Didik, hampir tidak ada perbedaan proses mengurus izin, dispensasi, rekomendasi, persetujuan, pertimbangan teknis, sertifikasi dan sejenisnya.

Disamping itu, ungkap Didik, masih banyak duplikasi proses maupun substansi perizinan yang harus diurus, yang sebenarnya bisa digabungkan.

“Masih banyak juga proses pengurusan yang tidak diatur tata waktu dan biayanya,” imbuh Didik.

Lebih jauh Didik menjelaskan bahwa mayoritas perizinan diterbitkan. Hal ini mengakibatkan pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) bila berganti operator harus mengurus izin baru lagi. Disamping itu, lanjutnya, banyak juga perizinan yang tidak sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang diatur dalam UU 30/2014.

Hal lain yang juga diulas oleh Didik adalah soal kondisi penyediaan lahan untuk kegiatan usaha hulu migas. Untuk diketahui bahwa sebanyak 130 – 140 juta hektar merupakan wilayah hutan. Sementara luas wilayah Indonesia 170 juta hektar. “Inilah salah satu tantangan penyediaan lahan untuk hulu migas,” kata Didik, seraya menambahkan bahwa kawasan hutan juga masih dibagi tiga, yaitu hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. “Hutan lindung masih diperbolehkan untuk kegiatan hulu migas. Yang tidak boleh di hutan konservasi,” ujar Didik.

Sedangka Farida, Manager Senior Pertanahan SKK Migas, mengupas terkait Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Termasuk di dalamnya lahan untuk hulu migas. “Perizinan lahan untuk hulu migas termasuk salah satu kendala yang tidak mudah diselesaikan karena berhubungan dengan banyak pihak dan pemilik lahan,” kata Farida. Oleh karena itu, regulasi terhadap pengadaan lahan sangat penting sebagai payung hukumnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*