Beri Kebijakan Khusus pada Petronas Soal Kepodang

0
8201
Lewat BUK Migas Kedaulatan Negara Lebih Terlihat
dok. istimewa

indoPetroNews.com – Pemerintah diharapkan dapat memberikan kebijakan khusus kepada Petronas Carigali Muriah Ltd. Pasalnya, perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Malaysia ini berada pada kondisi kahar  (government force majeure).

Jika kebijakan khusus tersebut diberikan, diharapkan pihak kontraktor dapat mereviu revenue split untuk mengurangi kerugian yang besar bagi kontraktor. “Ini akan memberi dampak positif pada iklim investasi,” kata Ketua Dewan Pakar Center for Energy and Strategic Resources Indonesia (CESRI), Iwan Ratman kepada indopetronews.com, Sabtu (12/8/2017) di Jakarta.

Menurut Iwan, ada beberapa hal yang mesti diklarifikasi sebelum memberikan judgment akhir, dalam kasus tersebut. “Apakah pada saat Petronas mengambil alih dari BP (Shell) Muria melakukan due diligence yang betul atas reserves certification dan pre-plan of development (PoD) result,” kata Iwan.

Selain itu, ungkapnya,  apakah PoD yang diajukan dan disetujui oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah dilakukan reviu total atas data reserves dan seismic interpretation.

Namun demikian, lanjut Iwan, mengingat Kontrak PSC (Production Sharing Contract) menyebutkan bahwa semua kegiatan eksplorasi dan pengembangan menjadi risiko kontraktor, maka kejadian ini menjadi tanggung jawab Petronas.  Iwan tidak menampik bahwa kejadian ini merugikan pihak Petronas. Apa saja kerugiannya?

“Pertama, depresiasi atas semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan (cost recovery) menjadi beban kerugian kontraktor. Petronas harus mampu mencari solusi agar kerugian besar atas kejadian ini tidak terulang,” tandas Iwan.

Kedua, imbuhnya, terdapat kemungkinan risiko penalti dari off-taker gas yang tertera dalam Sales and Purchasing Agreement (SPA) atau  kemungkinan terkena denda apabila dibawa ke Arbitrase.

“Ketiga, bila gas reserves dijadikan collateral (jaminan) saat adanya pembiayaan proyek pengembangan, maka Petronas harus memberikan collateral tambahan dan beban bunga atas project financing loan,” tandasnya.

Iwan, yang pernah diminta menjadi Dirut Petronas, ini juga melihat kasus ini juga berimbas pada pemerintah.

“Dari sisi pemerintah, ada kerugian yang akan didapat, yaitu hilangnya potensi pendapatan penjualan gas (equity to be split) dari blok ini,” ujarnya. Selain itu akan berdampak pada iklim investasi migas, karena kejadian ini akan memberikan gambaran bahwa risiko investasi bukan hanya pada tahapan eksplorasi namun juga dapat terjadi pada tahapan eksploitasi.

Dengan demikian akan terjadi shrinkage anthusiasm bagi pihak investor yang akan masuk dalam investasi migas di Indonesia, termasuk dalam hal ketertarikan dalam tender blok migas, akuisisi baik blok eksplorasi maupun eksploitasi. Hal ini, lanjutnya, diperparah dengan masih rendahnya harga minyak saat ini.

Lalu, apa sarannya kepada pemerintah dan solusinya? “Adanya kewajiban untuk memasukkan biaya insurance atas reserve yang ada sebagai kewajiban kontraktor pada saat POD diajukan untuk disetujui pemerintah,” papar Iwan.

Selain itu, pemerintah diharap memberikan kebijakan khusus kepada kontraktor dengan mereviu revenue split untuk mengurangi kerugian yang besar bagi kontraktor. “Ini akan memberi dampak positif pada iklim investasi,” tandas Iwan.

Di samping itu, pemerintah diharapkan untuk melakukan reviu atas kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi resiko investasi migas sehingga memberikan sharing risk yang sepadan antara resiko kontraktor dan pemerintah. “Biar bagaimanapun, kejadian ini akan berdampak atas meningkatnya resiko pengusahaan migas di Indonesia,” tegasnya.

Seperti diketahui, terjadi kondisi kahar (government force majeure) yang menimpa Lapangan Kepodang, di Blok Muriah, Jawa Tengah atau 180 km Timur Laut Semarang, yang dioperatori Petronas Carigali Muriah Ltd. Akibatnya, Petronas tidak bisa bisa memproduksi gas sesuai ekspektasi perusahaan.

Diketahui ternyata produksi gas dari Lapangan Kepodang akan habis pada tahun depan atau 2018. Padahal, gas dari Lapangan Kepodang baru diproduksi pada akhir Agustus 2015 sebesar 116 juta kaki kubik per hari.

Deputi Operasi SKK Migas Fatar Yani mengatakan, banyak faktor yang menjadi penyebab kenapa Lapangan Kepodang dalam kondisi kahar.

“Bukan salah prediksi atau estimasi saja. Salah satu penyebab terjadinya kahar adalah volume gas dalam PoD yang disusun operator lama, yaitu BP tidak sesuai produksi yang didapat Petronas Carigali,” katanya, Rabu (9/8/2017) di Jakarta. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*