KESDM Revisi Permen 42/2017 Jadi Permen 48/2017

337100
Dirjen Migas Terbitkan SE Keselamatan Operasi Instalasi Migas Saat Ramadhan dan Idul Fitri
Foto : katadata.co.id

KESDM Revisi Permen 42/2017 Jadi Permen 48/2017

 

indoPetroNews- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah merevisi Peraturan ESDM Nomor 42 Tahun 2017 menjadi Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 tahun 2017 yang mengatur tentang Pengawasan Pengusahaan pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Aturan ini ditetapkan tanggal 3 Agustus 2017.

Permen Nomor 48 Tahun 2017 bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sehingga mewujudkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi.

Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM, Hufron Asrofi dalam acara Sosialisasi Permen ESDM Nomor 48 Tahun 2017, pada Senin (7/8/2017) di Gedung Sarula, Kementerian ESDM, Jakarta.

Dia juga menjelaskan, perubahan Permen 42 tahun 2017 menjadi Permen 48 Tahun 2017 tersebut, sesuai dari arahan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki regulasi agar tidak menghambat investasi serta memperhatikan masukan setiap stakeholder yang sebelumnya.

“Sesuai juga amanah Presiden bahwa regulasi ini diperbaiki agar tidak menghambat investasi. Kemudian, isinya harus memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) yang pada waktu itu telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian,” katanya di hadapan stakeholder.

Di subsektor migas, Permen Nomor 48 Tahun 2017 mengatur tentang pengalihan partisipasi interest harus mendapat persetujuan Menteri ESDM. Sementara, pengalihan saham yang mengakibatkan Pengendalian Secara Langsung harus mendapat persetujuan Menteri ESDM melalui pertimbangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas).

“Bidang hulu migas, materi terkait pengalihan partisipasi interest yaitu mengenai perubahan pengendali, kemudian pengalihan saham yang mempengaruhi perubahan kendali, maka sesuai regulasi yang sudah ada dan bukan baru di Permen 42/2017, maka itu harus dengan persetujuan dari Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM,” jelas Hufron. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*