Tidak Ada Intervensi dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa SKK Migas

100100
Tidak Ada Intervensi dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa SKK Migas
istimewa

Tidak Ada Intervensi dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa SKK Migas

 

indoPetroNews- Proses dan pola pengadaan barang dan jasa di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dipastikan tidak ada intervensi dan pesanan. Apalagi dihembuskan isu bahwa yang menang tender harus perusahaan A, perusahaan C dan perusahaan D.

“Kita tidak lakukan intervensi dan menentukan pemenangnya tanpa ada proses kualifikasi dan seleksi,” kata Kepala Divisi Pengadaan SKK Migas, Erwin Suryadi, saat memberikan sambutan pada acara Petunjuk Pelaksanaan Tender Sosialisasi Untuk KKKS, Selasa (8/8/2017) di City Plaza Lt 9 Jl. Gatot Subroto, Jakarta. Proses pengadaan sejatinya harus membawa efisiensi.

Erwin menganalogikan bahwa proses pengadaan ibaratnya seperti seorang anak gadis yang hendak dipinang oleh seorang laki-laki. Pihak keluarga harus mengetahui secara pasti kualifikasi calon suami sang anak. “Semakin banyak calon suami, tentu akan memberikan banyak pilihan bagi keluarga untuk memilih calon suami yang paling baik,” papar Erwin. Tentu ada berbagai kriterianya, seperti adanya kepastian karir, keadaan keluarga maupun kondisi ekonominya.

Begitupun dalam proses tender pengadaan barang dan jasa. Ada seleksi dan kriteria berdasarkan hal-hal sebagai berikut, yaitu kompetensi, pengalaman dan ada tahap evaluasinya sehingga diperoleh barang dan jasa yang efisien.

Dia juga menegaskan bahwa pihak SKK Migas memperlakukan sama terhadap semua peserta tender. “Kita komitmen untuk perlakuan sama terhadap para KKKS. Pada saat kita membuka lelang maka artinya ada komitmen,” tegas Erwin.

Erwin menyadari bahwa PTK (Pedoman Tata Kerja) 007 Buku Kedua Revisi 04 hanyalah Juklak buku panduan bukan kitab suci. “PTK ini belum tentu cocok dengan kondisi perusahaan,” kata Erwin. Kendati demikian, PTK disusun untuk memudahkan pengadaan dan lebih efisien serta untuk mengurangi potensi penipuan.

Erwin juga menjelaskan bahwa revisi PTK 007 buku kedua revisi 04 memuat soal negosiasi. Negosiasi dilakukan mengacu kepada HPS/OE, atau kepada harga termurah apabila harga termurah dibawah HPS/OE sehingga menemukan harga pasar yang wajar.

Selain itu, lanjut Erwin, PTK 007 buku kedua revisi 04 ini juga memuat soal kepesertaan penunjukan perusahaan asing. Penunjukan langsung sampai dengan tahap full scale. Apabila akan dilakukan penunjukan langsung kepada penyedia barang/jasa yang tidak memiliki agen/perwakilan di wilayah NKRI, penunjukan langsung dapat ke perusahaan asing. Disamping itu, untuk tender barang yang tidak terdapat di buku APDN (non APDN), perusahaan asing dapat ikut tender. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*