Kontraktor Hulu Migas Wajib Manfaatkan Barang, Jasa & Teknologi Lokal

18900
Kontraktor Hulu Migas Wajib Manfaatkan Barang, Jasa & Teknologi Lokal
Foto : trainingyogyakarta.com

Kontraktor Hulu Migas Wajib Manfaatkan Barang, Jasa & Teknologi  Lokal

 

indoPetroNews- Kebijakan pemberlakuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat, memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, dasar hukum pemberlakuan TKDN antara lain dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang P3DN serta Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

TKDN untuk sub sektor minyak dan gas bumi (migas) Migas, kata Jonan, adalah kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri, diatur dalam beberapa dasar hukum, yaitu:
Pertama, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) wajib memuat pengutamaan; pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; dan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Kedua, PP 35 Tahun 2004 (Pasal 78 – 80) tentang pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.

”Kontraktor wajib mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri,” kata Jonan kepada wartawan, Rabu (2/8/2017) di Jakarta.

Untuk Pasal 4 Permen ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Acuan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, kata Jonan, setiap Kontraktor, Produsen Dalam Negeri, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang melakukan pengadaan barang dan/atau jasa pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, wajib menggunakan, memaksimalkan dan memberdayakan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri yang memenuhi jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga sesuai dengan ketentuan dalam pengadaan barang dan/atau jasa.

Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa wajib menggunakan Buku APDN sebagai acuan untuk menetapkan strategi pengadaan serta menetapkan persyaratan dan ketentuan pengadaan.

Sedangkan nilai seluruh komitmen pengadaan barang dan jasa (baik yang dilakukan melalui persetujuan SKK Migas maupun diadakan oleh Kontraktor KKS sendiri) bulan Juni 2017 adalah US$ 3,278 Juta dengan persentase TKDN sebesar 58,94% (cost basis).(Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*